oleh

Tim Terpadu Takalar Diduga “Masuk Angin”

Editor : Lukman Maddu, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Pada tahun 2018 lalu, Bupati Takalar H.Syamsari Kitta, S.Pt, MM dan jajarannya pernah membentuk tim terpadu dengan melibatkan tiga unsur yaitu TNI, Polri dan Kejaksaan.

Hal itu dilakukan Bupati Takalar untuk meminimalisir penambang liar yang dianggap meresahkan masyarakat banyak.

Tim terpadu nantinya ini akan bertugas dan merumuskan langkah taktis yang akan dilaksanakan oleh tim terpadu dalam rangka menghentikan tambang liar sesuai peraturan perundang-undangan pertambangan.

Namun, langkah Bupati Takalar untuk menertibkan penambangan pasir liar itu masih dianggap isapan jempol. Meskipun tidak ada aturan hukum yang jelas, namun aktivitas penambangan ini bisa membahayakan penduduk sekitar.

Celakanya, tim terpadu dibawa kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTS) Takalar sepertinya angkat tangan dengan maraknya aktivitas penambangan pasir tersebut.

Para pengusaha tambang galian C dengan seenaknya mengeruk hasil bumi tanpa menghiraukan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas yang diduga ilegal.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lankoras-Ham Sulsel, Mukhawas Rasyid, SH, MH angkat bicara dan mendesak dinas terkait mengambil tindakan tegas dengan menutup setiap aktivitas tambang pasir yang tak mengantongi izin.

’’Tim terpadu mestinya mengambil tindakan tegas dan jangan masuk angin. kalau memang tidak ada surat izinnya dari Provinsi harus langsung ditindak. Jangan sampai hanya jadi bancakan dari oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Mukhawas Rasyid, Kamis (13/2/2020).

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) PMTSP, Iwan, ST yang dikonfirmasi mengatakan akan mengumpulkan tim tekhnisnya kemudian malukan peninjuan ke sejumlah tambang-tambang galian C yang diduga liar.

“Insya allah kami akan mengumpulkan dulu tim tekhnis baru kemudian melakukan peninjuan ke sejumlah tambang-tambang galian C yang dianggap liar,” kata Iwan di ruang kerjanya. (*)

Komentar