oleh

Pemkot Genjot Pembangunan RPH Terintegritas 

Editor : Ashar Abdullah-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan terkait pembebasan lahan Rumah Potong Hewan (RPH) terintegrasi. RPH yang nantinya akan berdiri di Kecamatan Manggala tersebut sudah dilakukan pengecekan untuk pengukuran lahan.

Kepala DP2 Kota Makassar, Abd Rahman Bando mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah warga pemilik lahan. Pada pertemuannya, pemkot dan pemilik lahan menyepakati akan dilakukan penghitungan dengan melibatkan tim apraisal dari pertanahan.

“Saya ikut perkembangannya itu dinas pertanahan sudah langsung ke lapangan dan mempertemukan pemilik persil disana. Ada juga perwakilan dari kami,” kata Rahman, saat ditemui di Kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (17/2).

Tahap selanjutnya kata dia, pihaknya akan menunjuk tim apraisal untuk menentukan nilai. Sekaligus melakukan penelitian bukti-bukti kepemilikan lahan dari seluruh persik yang masuk dalam area RPH tersebut.

“Lalu tahapan berikutnya mereka akan menunjuk tim apraisal untuk menentukan nilai. Tentu sambil berjalan penentuan nilai mereka juga akan meneliti bukti kepemilikan dari semua Persil yang mau dibebaskan,” ujarnya.

Dengan luas lahan 6,2 hektar yang dipersiapkan Pemkot Makassar, selanjutnya akan dibangun RPH moderen di dalamnya. Bangunan itu terwujud berkat adanya sorotan kepada Pemda di Sulsel terkait RPH yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya katakan kalau tidak ada perubahan maka tidak akan terbit sertifikat halal. Justru karena kondisi rumah potongnya yang sekarang ini seperti itu. Ditambah lagi tidak ada SOP yang dijalankan sehingga oleh lembaga MUI tidak berkenan mengeluarkan sertifikat halal,” beber Rahman.
Selain itu, kata dia, bukan hanya tidak mendapat sertifikat halal dari MUI, tetapi RPH kebanggaan Kota Makassar itu juga tidak memiliki Nomor Kontrol Vereliner (NKV).

“Disana itu, bukan cuma sertifikat halalnya, tapi juga tidak memilki NKV-nya. Atau Nomor Kontrol Veteliner, yaitu nomor izin RPH yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian melalui dinas peternakan provinsi,” ungkapnya.

Sehingga dengan RPH moderen ini, lanjut dia pihaknya sangat yakin akan mudah mendapatkan seluruh sertifikasi yang dibutuhkan.

“Saya hakkul yaqin bahwa dengan bangunan RPH yang baru nanti dengan amplang dan mudah untuk peroleh sertifikat halal itu. Karena kita sudah ikuti SOP dan standar-standar pemotongan secara internasional dan nasional,” jelasnya.

Komentar