oleh

AHM Tuntut Kejelasan Dalam Berusaha, Dewan: Sudah Ada Regulasi Yang Mengatur

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Hiburan Malam (AHM) terkait perizinan dan maraknya razia tempat hiburan malam (THM) di Kota Makassar, Kamis (20/2/2020) kemarin.

Rapat dengar pendapat ini, membicarakan terkait surat dari AHM perihal perizinan dan maraknya razia THM. Hal tersebut, dikatakan oleh Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Supratman.

Supratman mengatakan AHM meminta kejelasan dan apa yang harus dilakukan AHM dalam berusaha di Kota Makassar. Namun, dikatakannya sudah ada regulasi yang mengatur perihal THM khusus di Kota Makassar.

“Dari Teman-teman Asosiasi Hiburan Malam, terkait dengan kejelasan mereka berusaha di kota Makassar, apa yang harus mereka lakukan. Itu jelas tadi dikatakan oleh salah satu Kabidnya, bahwa ada regulasi yang mengatur terkait dengan THM khusus untuk di kota Makassar,” ujar Supratman, usai menggelar rapat dengar pendapat.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol, bahwa miras hanya boleh di Diskotik, Bar, Hotel dan Tempat Karaoke. kecuali di Mall.

“Termasuk ada perda mengatur kota terkait dengan berdirinya THM di kota Makassar, baik itu izin minolnya, tipe A, B dan C itu ada kejelasan,” jelasnya.

Supratman menjelaskan perihal kejelasan minol, hal itu dari kementerian perdagangan, dan hanya izin untuk mendapatkan minuman. Kemudian, masuk di Makassar ada regulasi khusus yang dibuat terkait otonomi daerah bahwa harus mengambil izin tempat.

Pasalnya semua izin yang keluar seperti dari kementerian, harus ada tebusan dari pihak kota Makassar. Terkait dengan regulasi tempat yang butuhkan. Hal tersebut, demi mencegah terjadi kesalahan dalam menempatkan dan mengeluarkan izin.

“Solusi, saya kira sudah paham betul apa yang diinginkan pemerintah dan apa yang menjadi kewajiban para pemilik-pemilik THM,” jelasnya. (*)

 

Komentar