oleh

Dewan Sayangkan Pejabat Pemerintah Sifat Arogan Kepada Bawahan

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Polemik Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang belum dibayar selama tiga bulan terakhir, yang berlangsung ricuh di Rujab Walikota Makassar kemarin, turut dikomentari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Sikap arogan yang dipertontonkan oleh pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai tidak elok oleh dewan. Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kasrudi menyebut pejabat negara atau Aparatur Sipil Negeri (ASN) tidak boleh memperlihatkan arogansinya kepada bawahannya.

“Sebenarnya sih tidak elok juga berkomentar kalau hanya melihat video, tetapi apa pun itu kalau yang namanya arogansi saya tidak mengatakan arogansi tapi kalau sudah distigmakan arogansi di manapun di DPRD juga tidak boleh, begitupun di pemerintah kota atau pejabat apapun tidak boleh memperlihatkan arogansinya kepada bawahannya dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, ujar Kasrudi, saat ditemui di DPRD Kota Makassar, Kamis (27/2/2020) kemarin.

Kasrudi berharap, kejadian kemarin hanyalah miskomunikasi antara Asisten 1 Bidang Pemerintahan, M Sabri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Iman Hud, dan anggota Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Semoga hal-hal yang begini tidak jadi viral, karena sudah ada penjelasan ini bahwa kejadian kemarin itu hanya karena miskomunikasi,” terangnya.

“Kejadian ini bisa tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran kepada pejabat pemerintah supaya tidak memperlihatkan sifat arogan lagi. (*)

 

Komentar