oleh

Walikota Parepare Tinjau Ruang Isolasi Perawatan Infeksi Virus Corona RSUD Andi Makkasau

Editor : Kalmasyari-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, BACAPESAN.COM – Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau (RSUD AM Kota Parepare) ditunjuk sebagai pusat penanganan terjangkit Virus Corona, bersama dengan 100 rumah sakit lainnya yang ada di Seluruh Indonesia oleh Kementrerian Kesehatan RI.

Dalam lingkup Sulawesi Selatan sendiri, hanya ada enam RS yang ditunjuk Pemerintah Pusat, diantaranya RSUD Andi Makkasau, RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo, RSU Lakipadada Tanah Toraja, RS Islam Faisal, RS Akademis Jaury, dan RS Sinjai.

Terkait hal itu, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe didampingi Asisten I, Sitti Aminah Amin dan Direktur RSUD Andi Makkasau, dr. Anggraeny Sari serta manajemen, meninjau kesiapan Ruang Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau (RSUD AM) Kota Parepare, dalam melakukan penanganan Penyebaran Virus Corona, Selasa (3/3/2020).

“Kami ingin memastikan dan juga melakukan evaluasi sehingga kemudian bagaimana menindak lanjuti kesiapan RSUD AM sebagai pusat rujukan Penyebaran virus Corona, sehingga dengan demikian maka Pemerintah Kota Parepare tidak ingin lengah dan juga mengecewakan Pemerintah pusat atas kepercayaan tersebut,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini, menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pencermatan dari lokasi yang ada di RSUD ini, dengan kesiapan tersebut, pihaknya meyakini jika sudah sangat maksimal dan kebutuhan tersebut telah ada.

“Sesuai dengan laporan dari tenaga medis di RSUD ini dan pandangan mata kita meyakini semua sudah sangat layak, dan persiapannya telah sangat memadai, namun kita tetap meminta agar apa yabg telah disiapkan ini tetap dilaporkan kepada Pemerintah pusat, untuk memastikan jika memang sudah dianggap siap, dan jika masih ada koreksi maka kita secara struktural siap untuk mendukung hal tersebut,”terangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar tetap berkoordinasi dengan RS lainnya di Sulsel yang ditunjuk untuk saling mendukung, dan bagaimana kesiapan itu betul-betul Maksimal.

“Kita juga butuhkan koordinasi kepada RS yang ditunjuk lainnya di Sulsel, dan terkhusus untuk Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, sehingga ada koreksi dan juga kesiapan yang lebih matang lagi,” pungkas Alumni Doktor Hukum ini.
(***)

Komentar