oleh

Antisipasi Covid-19, Dispar Makassar Tunda Palaksanaan Rangkaian Kegiatan Hari Budaya

Editor : Lukman Maddu, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Upaya pencegahan mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Namun, Dinas Pariwisata Kota (Dispar) Kota Makassar akan tetap memperingati hari kebudayaan dan bulan budaya Sesuai dengan surat edaran Nomor: 430/87/s.edar/DISBUD/III/2020 perihal hari kebudayaan dan bulan budaya Kota Makassar.

Hanya saja terkait dengan palaksanaan rangkaian kegiatan hari dan budaya upacara peringatan hari kebidayaan, karnaval/parade budaya, festival kuliner tradisional, lomba masak antar ketua tim penggerak PKK se sulawesi selatan serta malam seni budaya harus ditunda hingga batas waktu yang ditentukan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid telah mengumpulkan sejumlah pelaku usaha seperti hotel, restoran, tempat hiburan malam, pusat perbelanjaan, dan event organizer, di Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar, Selasa (17/03/2020).

Dari hasil pertemuannya, sejumlah pelaku usaha tersebut menolak mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah apalagi harus harus ditutup selama dua pekan. Alasan-nya pelaku usaha mempertimbangkan seleri untuk karyawannya.

“Hasilnya tadi setelah kita mengumpulkan banyak masukan mereka minta. Rata-rata mereka bukan tidak mau mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, tapi mereka lebih mempertimbangkan seleri untuk karyawannya apalagi kalau di tutup dua minggu, kumudian 40 hari lagi puasa jika ditutup nah gimana kasihan pemasukan untuk mereka untuk membayar gajinya,” ujar Rusmayani.

Pelaku usaha yang hadir, menginginkan pemerintah lebih kepada mensosialisasikan masalah tersebut ditempat-tempat kerja atau tempat usaha.

“Model antisipasinya tadi semua menginginkan lebih mensosialisasikan di tempat kerja ditempat usahanya, kemudian dikeluarganya, seperti itu. Saya akan ke walikota untuk membicarakan terkait surat edaran ini,” jelasnya.

Hanya saja, diakui Rusmayani imbauan tersebut masih perlu dibicarakan dengan Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk mencari titik terang dari imbauannya.

“Artinya nanti kita akan menghadap ke pak walikota untuk melihat dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap surat edaran yang akan kita keluarkan. Iya karena seperti kalau di tempat wisata seperti BWP, dan anjungan kita batasi kemudian museum kota, yang di bawah pemerintah kita bisa intervensi. Tetapi kalau untuk swasta itu kita tidak bisa gegabah untuk intervensi,” jelasnya. (*)

Komentar