oleh

OJK Terapkan Ketentuan Stimulus Perekonomian

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Hikmah-Ekobis, Perbankan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Otoritas Jasa Keuangan mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, Sabtu (21/03/2020)

Penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020 tersebut sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus Disease.

“Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah  berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat  proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran  Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud,” kata Kepala Eksekutif  Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak  terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Melalui kebijakan stimulus ini, Perbankan juga memiliki pergerakan yang lebih luas  sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya.

POJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak  penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

Adapun kebijakan stimulus yang dimaksud tersebut terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur. (*)

 

Komentar