oleh

Honor Panwascam Maros Sudah Tiga Bulan Belum Cair

Editor : Ashar Abdullah-Daerah, Maros, Pilkada, Politik-

MAROS, BACAPESAN.COM – Pilkada serentak 2020 yang baru-baru ini ditunda akibat bencana non-alam Covid-19 ternyata mengalami beberapa kejanggalan, khususnya di kabupaten Maros. Berkenaan dengan anggaran Pilkada, yakni dana hibah dari pemerintah kabupaten Maros untuk Bawaslu Maros.

Meskipun keterangan pencairannya telah ditandatangani oleh Bupati Maros, Hatta Rahman. Ternyata sampai saat ini, honorarium dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-kabupaten Maros belum diterima sepeserpun.

Padahal, mereka telah bekerja dan menjalankan amanah undang-undang. Walaupun saat ini status Panwascam sementara dinonaktifkan, tetapi mereka telah bekerja selama kurang lebih 3 bulan, dengan hanya menggunakan dana pribadi masing-masing komisioner dan staf.

Ketua Panwascam Lau, Fitrawahyudi menegaskan, kerja-kerja mereka berdasar pada undang-undang, dan Pemerintah Kabupaten menunda-nunda pencairannya. Biaya operasional selama itu ditanggung pribadi oleh pihak Panwascam sendiri.

“Kami responsif dengan bencana wabah yang sementara melanda negeri kita dan patuh terhadap keputusan pemerintah dalam menunda pelaksanaan Pilkada 2020, tapi jauh sebelum bencana tersebut, kami sudah bekerja berdasarkan aturan yang ada karena sudah ada dasar anggaran yang telah ditandatangani bersama dengan Pemda Maros.
Untuk itu, kami berharap sebelum Pemda Maros mengalihkan anggaran Pilkada 2020 tersebut ke Penanganan dan Pencegahan Covid-19 berdasarkan RDP Komisi II DPR RI Bersama Penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat, agar hak-hak Pengawas Pemilu yang telah bekerja sebelumnya tetap dibayarkan terlebih dahulu, karena ini adalah hak-hak kami sebagai Panwascam, kami yang sudah bekerja tiga bulan berdasarkan perintah Undang-Undang,” ungkapnya.

Oleh karenanya, usai berkoordinasi dengan pihak Panwascam lain, pihaknya menuntut dan mendesak pihak-pihak yang terkait untuk segera merealisasikan percepatan pencairan dana Hibah Pilkada 2020 agar hak-hak mereka yang bekerja dapat terbayarkan.

Berikut pernyataan sikapnya:

  1. Mendesak Bawaslu Kabupaten Maros untuk segera membayarkan hak-hak Panwascam di Kabupaten Maros yang sudah bekerja selama tiga bulan
  2. Mendesak Bupati Maros agar segera mempercepat proses pencairan anggaran dana Hibah Pilakda 2020
  3. Mendesak DPRD Kabupaten Maros untuk menjalankan fungsi control dalam membantu percepatan pencairan anggaran dana Hibah Pilkada Maros 2020 untuk Pengawas Pemilu di Kabupaten Maros
  4. Apabila permintaan kami ini tidak direalisasikan dalam jangka waktu tiga hari atau sampai hari Jumat maka kami atas nama Panwascam Se Kabupaten Maros yang telah dinonaktifkan sementara akan mengkonsolidasikan untuk melakukan aksi menuntut hak-hak kami sebagai Pengawas Pemilu yang telah bekerja selama tiga bulan atas perintah Undang-Undang.

“Sekaligus hal ini adalah penyampaian awal kami kepada Aparat Kepolisian di Kabupaten Maros,” tegasnya.

Secara umum anggaran yang telah dikeluarkan secara pribadi oleh Panwascam se-kabupaten Maros selama tiga bulan yakni honorarium di 14 kecamatan, Honorarium Sekretariat Panwascam di 14 Kecamatan, Anggaran Operasional Pengawasan, Anggaran sewa Gedung sekretariat di 14 Kecamatan. (*)

Komentar