oleh

IHGMA Dukung Pemerintah Lawan Covid-19

Editor : Ashar Abdullah-Bisnis, Ekobis, Perhotelan-

BACAPESAN.COM – Para General Manager Hotel di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) melakukan video conference dengan Kemenparekraf, Whisnutama dan Wamen ibu Angela Tanoesoedibjo membahas situasi terkini pariwisata dan khususnya perhotelan terkait pandemic Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia, Rabu 1 April 2020.

Dalam video conference yang diwakili Ketua Umum IHGMA, Arya Pering Arimbawa dan Wakil Ketua Ramia Adnyana menyampaikan kepada Whisnutama berbagai kendala yang dialami oleh dunia perhotelan akibat dampak Covid-19.

Dimana Perhotelan di seluruh Indonesia dihadapkan kepada penutupan operasional yang berakibat kepada hancurnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayarkan kewajiban kewajiban tetap termasuk kewajiban cicilan ke perbankan dan pembayaran gaji karyawan.

Dalam Video Conference ini IHGMA menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan kepada perusahaan dalam bentuk dalam bentuk Tax Holiday PPH21, 22, 25, Pb1, pajak reklame dan penundaan PBB.

Penundaan pembayaran listrik, air sampai kondisi bisnis normal kembali, penundaan pembayaran pinjaman bank dan bunga, memberikan kemudahan agunan atau refinance, memberikan bridging loan pinjaman jangka pendek untuk pembayaran gaji karyawan untuk menghindari PHK.

Selanjutnya IHGMA menyampaikan siap mendukung pemerintah dalam memerangi Covid-19 dengan menyediakan ratusan hotel yang tersebar diseluruh Indonesia untuk dijadikan akomodasi bagi team medis dan taktis serta akomodasi bagi orang dalam pengawasan (ODP) dengan memberikan harga dasar yang sangat terjangkau agar baik team medis maupun ODP tidak mengalami kesulitan dalam mengisolasi diri dari keluarga dan menjalankan tugas dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kemenparekraf beserta Wamen dalam hal ini menampung semua masukan yang diberikan oleh IHGMA untuk selanjutnya akan di pelajari dan dipertimbangkan serta didiskusikan kepada Kementerian terkait. (*)

Komentar