oleh

BPJS Kesehatan Minta Rumah Sakit Siapkan Berkas Verifikasi Klaim Perawatan Pasien Corona

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Hikmah-Ekobis, Headline-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengimbau agar rumah sakit yang menyediakan pelayanan bagi pasien Covid-19 menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim.

Imbawan tersebut diberikan BPJS Kesehatan menyusul setelah terbitnya surat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19. Dan Kementerian Kesehatan yang menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa imbauan tersebut dimaksudkan agar rumah sakit yang mengajukan verifikasi klaimnya tidak mengalami kendala kedepan.

“Tentu kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Selain itu, klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun sehingga tidak ada klaim ganda,” jelas Iqbal Kamis (16/04/2020)

Mengenai Biaya klaim kata Iqbal, akan ditransfer ke rekening instansi pemohon yaitu rumah saki oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu tiga hari kerja.

Adapun sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini kata Iqbal, berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikan. Sedangkan masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah,” tambahnya.

Untuk kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah NKRI.

Komentar