oleh

Menkes RI Setujui Penerapan PSBB Di Kota Makassar

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Ratih-Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar perihal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pendemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Makassar, yang telah dikirim oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI akhirnya disetujui.

Hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kemeterian Kesehatan (Kemenkes) RI. Nomor HK.01.07./Menkes/257/2020 perihal Penetapan PSBB di Wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemberlakukan PSBB telah diteken Menkes, pada 16 April 2020.

Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengakui perihal SK Pemberlakukan PSBB yang telah di teken oleh Menkes. Hanya saja, malam ini pihaknya baru akan menggelar pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perihal penerapan PSBB di Kota Makassar.

“Kami rencana akan mengadakan pertemuan dengan pihak forkopimda kota makassar, beserta yang terkait untuk sekaligus menentukan kapan tepatnya pemberlakukan PSBB di Makassar,” ujar Iqbal, Kamis (16/4/2020).

Iqbal mengatakan keputusan penerapan PSBB di Kota Makassar bukan keputusan yang sederhana karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Itulah untuk penerapannya kami akan memutuskannya dengan forum dari tingkat daerah, rencana kami akan lakukan pertemuan ini malam, untuk membicarakannya dan memutuskannya, sebab ini bukan keputusan yang sederhanya, sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.

Namun, walaupun belum tentukan waktu penerapan PSBB, secara umum pelaksanaannya sudah bisa dijadikan sebagai acuan pelaksanaan PSBB. Artinya secara legal tindakan-tindakan terkait dengan PSBB sudah bisa diberlakukan di Kota Makassar.

“Keputusan menteri kesehatan RI walaupun baru mau diumumkan oleh menteri kesehatan secara umum, kita sudah bisa jadikan sebagai acuan pelaksanaan PSBB di kota makassar karena telah mendapat persetujuan dari menteri kesehatan RI atau dari pemerintah pusat,” ungkapnya. (*)

Komentar