oleh

Dewan Nilai Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Makassar Melanggar

Editor : Ashar Abdullah-Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Anggaran penanganan virus corona atau covid-19 di kota Makassar menuai sorotan dari DPRD melalui Badan Anggaran. Pasalnya, pengelolaan alokasi di eksekutif dinilai melanggar lantaran tanpa sepengatahuan legislatif.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, pihaknya memiliki fungsi budgeting atau penganggaran dan control atau pengawasan. Namun, penganggaran alokasi untuk penanganan covid di Pemkot tidak sampai ke dewan.

Termasuk, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan paket sembako di Dinas Sosial. Dimana, alokasi anggaran paket sembako senilai Rp39 miliar untuk memenuhi kebutuhan 60ribu Kepala Keluarga se-Kota Makassar.

“Sebenarnya (melanggar). Karena belum disetujui di Badan Anggaran. Kalau Dinsos mau karena dia anggap anggarannya, itu tidak bisa. Ini realokasi dan itu harus dibicarakan bersama legislatif,” papar Hasanuddin Leo, Rabu (22/4).

Dijelaskan Leo—sapaan akrabnya, berdasarkan informasi yang diterima sudah dibahas bersama fraksi dan ketua di DPRD. Namun, menurut legislator dari PAN ini tidak sah sebab seluruh anggaran harus melalui Badan Anggaran.

“Fraksi itu bukan alat untuk memutuskan terkait badan anggaran. Lain kalau tanggapan fraksi diparipurna tapi terkait penetapan itu tidak bisa,” ungkapnya. (*)

Komentar