oleh

Laporan Keuangan 2019, Pemkot Parepare Raih Opini WTP dari BPK

Editor : Kalmasyari-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, BACAPESAN.COM – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan Laporan Hasil Keuangan (LHK) Tahun 2019 kepada 17 Kabupaten/ Kota di Sulsel yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk Kota Parepare.

Penyerahan Laporan Posisi Keuangan (LPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu, disampaikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, melalui video konferensi (vidkon), Jumat, (29/5/2020).

“Kami ucapkan selamat, khusus kepada Pemerintah Kota Parepare karena keluar dari WDP karena satu kasus kemarin, namun pada 2019 sudah tidak mempengaruhi dan berhasil keluar meraih opini WTP,” papar Wahyu

Pemerintah Kota Parepare tercatat keempat kalinya menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

WTP yang diraih Pemkot Parepare di bawah kendali Wali Kota Taufan Pawe ini, diterima sejak tahun anggaran 2015 lalu disusul secara beruntun pada tahun anggaran 2016 hingga 2017.

Meski sempat mundur menjadi status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lantaran kasus Dinas Kesehatan (Dinkes) pada 2018, namun Pemkot Parepare sukses keluar dari opini tersebut, dan kini berhasil mempersembahkan kembali opini WTP di tahun anggaran 2019.

Usai menerima Laporan Posisi Keuangan (LPK), Wali Kota Parepare, mengucap syukur dan terimakasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras secara profesional sehingga dapat meraih predikat WTP.

“Alhamdulillah, penghargaan ini sebagai salah satu bentuk kinerja yang baik di Pemerintahan Kota Parepare” ungkap Taufan, didampingi Sekda Parepare, Iwan Asaad.

Ditambahkan Taufan, opini WTP yang diraih itu adalah bagian dari optimalisasi peran DPRD dalam menyelematkan potensi-potensi daerah. Mengacu pada tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih segenap pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan asistensi, semoga predikat ini bisa kita pertahankan untuk anggaran tahun 2020,” kata Taufan

Ditahun 2020 kata Taufan, adalah bagaimana menyajikan penggunaan anggaran yang terjadi pergeseran untuk penganggaran covid-19.

“Kami sudah meminta kepada BPK untuk segera mengirim pedoman penggunaan anggaran, termasuk penganggaran untuk penanganan covid-19,” Kata Taufan Pawe, yang juga ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
(***)

Komentar