oleh

BPJS Kesehan-Kejaksaan Maros Bangun Kepatuhan peserta JKN-KIS Lewat layanan tilang

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Hikmah-Daerah, Ekobis, Maros-

MAROS, BACAPESAN.COM – BPJS Kesehatan Makassar bersama Kejaksaan Negeri Maros melakukan sinergi berupa peningkatan kepatuhan peserta JKN-KIS melalui layanan tilang yang akan diterapkan di Kabupaten Maros.

Sinergi pelayanan tilang tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara BPJS Kesehatan Cabang Makassar dengan Kejaksaan Negeri Maros yang dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maros, M.N. Ingratubun dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Greisthy E.L Borotoding.

Greisthy menjelaskan, tujuan MoU ini tak lain untuk meningkatkan kepatuhan pendaftaran dan pembayaran iuran segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Program JKN-KIS serta merupakan bentuk optimalisasi pelayanan tilang pada Kejaksaan Negeri Maros.

“Kami berharap dengan adanya kerja sama sinergi pelayanan tilang ini masyarakat dapat teredukasi akan kewajibannya dalam membayarkan iuran sebagai peserta JKN-KIS sehingga tingkat kepatuhan peserta JKN-KIS di Kabupaten Maros juga dapat meningkat. Tak lupa juga kami dari manajemen BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Maros yang telah bersedia menjalin kerjasama terkait sinergi pelayanan tilang ini,” ungkap Greisthy.

Sejalan dengan itu, M.N Ingratubun juga berharap agar kerja sama sinergi pelayanan tilang ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik agar hasil yang diharapkan juga memuaskan.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Maros akan bekerja sama dengan Kepala Desa terkait kasus pelayanan tilang. Oleh karena itu edukasi pembayaran BPJS Kesehatan atau sinergi pelayanan tilang terkait kepatuhan peserta JKN-KIS juga akan melibatkan Kepala Desa di Kabupaten Maros.

“Saat sehat kebanyakan masyarakat kita kurang peduli terhadap BPJS Kesehatan. Nanti mereka baru akan peduli saat mereka sakit dan ingin menggunakan kartunya tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan terlebih dahulu apakah kewajibannya sudah dilaksanakan atau belum karena hal ini juga akan memudahkan masyarakat itu sendiri jika ingin memanfaatkan BPJS Kesehatan,” ucap Ingratubun. (*)

Komentar