oleh

Sistem Pengelolaan Dana Haji di BPKH Belum Syariah

Editor : Ashar Abdullah-Kolumnis-

Oleh : H. Bunyamin Yafid Lc, CEO Travel An Nur Maarif

Setelah Kementerian Agama putuskan tidak mengirim jamaah haji Indonesia untuk keberangkatan tahun ini 2020 M/1441H, kemudian viral di media tentang 6000 dollar dana jamaah pelunasan jamaah haji akan di pakai untuk perkuat dollar.

Sebenarnya ini persoalan yang nomer kesekian, namun hemat saya pengelolaan dana haji itu ada unsur ponzi di dalamnya (haram), dan hal ini tadi malam sudah kami sampaikan pada komisi fatwa MUI pada acara halal bihalal komisi fatwa dan sebelumnya juga pada komisi pengawasan BPKH, dana optimalisasi itu tidak adil, karena dana optimalisasi itu di pakai oleh jamaah yang berangkat tahun berjalan.

Sementara itu, dana jamaah semua yang dapat tunggu, sementara 10 tahun jamaah antri mendaptar kemudian batal itu kembali tanpa kelebihan dana bagi hasilnya, artinya akad jamaah tidak jelas juga, akad wadia kah atau akad apa?, kalau itu benar ada sistim ponzi maka ada dana haram yang di pakai jamaah di situ hanya persoalan ada upaya pemerintah cari panggung karena telah subsidi biaya keberangkatan haji reguler.

Padahal itu ada unsur tidak benar dalam bagi hasilnya, termasuk haji khusus tidak dapat 1 sen pun dari bagi hasil padahal juga menunggu 7 tahun.

Dan saya sendiri sudah usulkan dan minta sebagian penempatan dana dari BPKH itu perlu support ekonomi ummat, karena itu dana ummat.

BPKH hanya melakukan penempatan dana haji ke bank-bank yang ada di Indonesia kemudian meminta bagi hasil yang tinggi.

Kalau seperti itu pekerjaan yang ada di BPKH untuk saat ini tidak banyak, hanya seputar kumpulkan dana jamaah, alokasikan penempatannya dan menunggu bagi hasilnya, dan bagi hasil inilah di pakaikan ke jamaah yang ingin berangkat tahun berjalan, inilah yang saya maksud bahwa ada dana yang tidak benar di sini, karena bagi hasil itu atau dana optimasasi iti bukan hanya dana jamaah haji yang ingin berangkat tahun itu, namun dana semua jamaah haji yang masih menunggu hingga 40 tahun kedepan, haramnya di mana ?

Supaya muda di pahami, saya bahasakan sederhana saja, disitu kan ada juga dana bagi hasil jamaah yang lain yang masih menunggu di situ, pernahkah BPKH minta halalnya ke jamaah yang menunggu? Termasuk jamaah haji khusus sudah sering pertanyakan hak bagi hasilnya namun belum di berikan sampai saat ini.

Ini perlu menjadi kajian bersama, dan BPKH perlu perlebar sub bidangnya termasuk bidang ekonomi ummat, bidang ini nanti bisa kembangkan dan mendapatkan dana penempatan haji dari BPKH, dan sub bidang ini buka lapangan pekerjaan untuk jutaan ummat, misalnya bisa buat ummat mart (bukan lagi alfamart dan semacamnya), bisa beli hotel di arab saudi untuk di sewakan di musim umrah, bisa carter pesawat untuk di pakai di musim umrah ( dan ini saya pribadi pernah minta BPKH buka peluang kepada pengusaha Islam untuk alokasikan penempatannya) tentunya semua itu akan BPKH bisa jalankan dengan bebas kalau tanpa tekanan dari penguasa, harusnya tidak ada karena itu dana ummat, berikan peluang ummat untuk kelola dananya sendiri.

Di mana ponzinya ? sangat sederhana kalau seluruh jamaah haji yang ada di Indonesia ini tarik semua dananya, apakah BPKH mampu bayar saat itu ?

Perlu kajian lebih mendalam lagi, dan BPKH perlu perbaiki SDM anggotanya berikut indepensi full tanpa tekanan politik penguasa sehingga bisa perlebar sub bidangnya dalam membuka lapangan pekerjaan dan sejahterakan ummat di republik ini. (*)

Komentar