oleh

Bupati Takalar Didesak Copot Pj Kades Sanrobone

Editor : Ashar Abdullah, Penulis : Supahrin-Daerah, Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Forum Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapi) Sulsel mendesak Bupati Takalar, Syamsari untuk segera mencopot Patahuddin sebagai Penjabat (Pj) Desa Sanrobone.

Desakan Barapi menilai Pj Kades Sanrobone telah gagal mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap 1 dan 2 di tidak tepat sasaran

Direktur Barapi Sulsel, Dirman Danker mengatakan, DTKS merupakan acuan penerimaan BLT-DD untuk warga terdampak Covid-19.

“Hal ini bisa terungkap lantaran ada warganya yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga diberikan BLT-DD tahap 1 dan tahap 2. Ironinya lagi, Pj Kades Sanrobone diduga diskriminasi dalam menerapkan aturan pembagian BLT-DD yang dimana dimaksud masyarakat yang masuk PKH tidak diberikan lagi BLT-DD,” ungkapnya, Sabtu (27/06).

Sebab, selain Daeng Ropu dan Daeng Ngimba yang terdaftar PKH juga diberikan BLT DD tahap 1 dan tahap 2, sebut saja inisial NA, dia ini terdaftar di PKH tetapi kenapa dia menerima BLT-DD tahap 1 dan tahap 2.

Sementara Daeng Ropu sejak diketahuinya bahwa anaknya menerima PKH, tidak diberikan lagi BLT DD untuk tahap 2, malah uang yang pernah dia terima di tahap 1 diminta kembali oleh aparat Desa Sanrobone, ungakap Dirman Danker, Sabtu (27/06).

Sementara Penjabat (Pj) Desa Sanrobone, Patahuddin membenarkan hal itu, “iya memang benar tapi ditahap dua tidak menerima lagi karena pada saat pendataan ada masyarakat yang tidak jujur,” singkatnya.

Saat awak media ini pertanyakan berapa jumlah penerima BLT-DD tahap 1 dan 2, Pj Kades Sanrobone enggan memberikan pernyataan. (*)

Komentar