oleh

Pemkab Mamuju Raih WTP Tiga Tahun Berturut-turut

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sudirman-Berita, Daerah-

MAMUJU, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menerima predikat tertinggi Wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dari BPK RI perwakilan Sulawesi Barat tahun anggaran 2019.

Capaian ini melengkapi Hatrick atau tiga tahun beruntun dari tahun 2017,2018 dan 2019 hasil audit BPK RI berupa WTP yang di terima Pemerintah daerah di bawah kendali Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Irwan Pababari selaku Wakil Bupati.

Dalam acara penyerahan LHP yang dilaksanakan dengan tetap mengutamakan standar kesehatan di aula kantor BPK RI perwakilan Sulbar, Rabu 8 Juli 2020.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat Muhamad Toha Arafat menyampaikan, Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Mamuju, yang didasarkan pada empat kriteria. Itu antara lain, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pengendalian intern.

Meski masih terdapat beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti, namun Arafat tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mamuju dalam menyajikan laporan keuangannya

“Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan selamat atas kerja keras dan keseriusan yang dilakukan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah sehingga tahun ini bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga hal ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tetap menjaga komitmen dan berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Daerah pada masa-masa yang akan datang,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Mamuju, Habsi Wahid, berharap raihan tersebut tidak lantas membuat jajaran pemkab Mamuju berbangga diri melainkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai motivasi agar bekerja lebih keras lagi.

“Kami ucapakan terimakasih kepada jajaran BPK RI perwakilan Sulbar atas arahan dan bimbingan yang dilakukan selama ini sehingga pemerintahan yang dipimpinnya dapat senantiasa on the track utamanya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah,” terang Habsi Wahid.

Iapun tak memungkiri bahwa raihan tersebut adalah buah dari kekompakan dan kerja keras semua OPD dan staf yang telah bahu-membahu melakukan semua apa yang telah diarahkan, disamping itu kehadiran DPRD selaku mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan telah berjalan cukup baik sehingga membuahkan hasil yang terbilang sangat memuaskan.

“Capaian opini WTP biasanya akan mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah manakala kelengkapan administrasi pendukung lainnya mampu di sajikan dengan baik, olehnya ia meminta semua OPD teknis dapat bekerja cepat agar hal tersebut dapat di wujudkan,” jelasnya.

Komentar