oleh

Pro-Kontra Wacana Pembentukan Ulang Tim Pemburu Koruptor

Editor : Syarifah Fitriani-Korupsi, Nusantara-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Bebasnya buronan koruptor kelas kakap, Tjoko Tjandra keluar masuk Indonesia, menggelitik nurani setiap orang. Wacana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor pun mendapat dukungan sejumlah pihak, salah satunya Anggota Komisi III DPR Didik Mukriyanto.

“Negara juga tidak boleh kalah dengan koruptor. Apalagi beberapa koruptor dengan status buron bebas berkeliaran, dan bahkan mengelabuhi serta memperdaya pemerintah dan negara kita. Sungguh memalukan,” ujar Didik kepada wartawan, Selasa (14/7).

Menurut Didik, tentu banyak kerugian negara yang dibawa lari para buronan, dan potensi korupsi yang lebih besar lagi. Mestinya pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan upaya yang luar biasa. Karena itu usulan mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor masih sangat relevan dan dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

“Apalagi saat ekonomi kita sedang tertekan, dan kesejahteraan rakyat sedang menghadapi persoalan seperti sekarang ini, sementara uang negara dinikmati para koruptor, rasanya akan lebih optimal apabila upaya pemberantasan korupsi difokuskan salah satunya untuk memburu para koruptor,” ujarnya.

“Jangan sampai pemimpin kita, pemerintah kita hanya bisa mengambil kebijakan yang menjadi beban negara dan rakyat, sementara uang negara yang raib dikorupsi tidak dilakukan upaya serius untuk mengambil kembali,” katanya.

Didik berharap, dengan segala sumber daya dan fasilitas yang dimiliki negara. apabila Presiden dan segenap aparat mempunyai komitmen dan political will yang utuh, rasanya tidak ada yang susah dan mustahil diwujudkan. Tidak mungkin negara akan kalah dengan koruptor.

“Pastikan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi Tim Pemburu Koruptor. Pastikan rekam jejaknya baik dan tidak tercela, agar terhindar dari berbagai tekanan, godaan dan rayuan dan koruptor yang berpotensi bisa mempengaruhi dan mengendalikan anggota tim,” ungkapnya.

Meski banyak yang mendukung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menilai bahwa wacana kembali pembentukan Tim Pemburu Koruptor (TPK) perlu dipertimbangkan lagi. TPK yang sebelumnya pernah dibentuk, saat ini dinilai belum dibutuhkan.

“Rasanya perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Dalam kondisi negeri yang seperti saat sekarang ini, menjadi kontraproduktif untuk melahirkan lagi tim-tim baru,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Nawawi berujar, peningkatan koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum dinilai lebih tepat, daripada harus kembali mengaktifkan TPK. Bahkan, Nawawi menyebut perlu ada upaya baru untuk mencegah tersangka korupsi menjadi buronan. Menurutnya, KPK telah memulai upaya untuk menutup kesempatan para tersangka kasus korupsi dapat melarikan diri.

“Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitor sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan,” ucap Nawawi.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai, setelah delapan tahun dibentuk, TPK hanya berhasil menangkap empat buronan dari enam belas target penangkapan. Bahkan, pemerintah tak pernah memberikan evaluasi yang transparan terhadap TPK.

“Selain itu, evaluasi terhadap tim ini juga tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah,” kata Wana.

Berdasarkan catatan ICW sejak 1996-2018, lanjut Wana, terdapat 40 buronan kasus korupsi yang belum dapat ditangkap oleh penegak hukum. Artinya, yang harus diperkuat dalam hal ini adalah aparat penegak hukumnya. Kebijakan untuk membuat tim baru malah berpotensi tumpang tindih dari segi kewenangan.

“Jangan sampai di dalam kondisi pandemi saat ini, upaya untuk membuat task force baru malah menjadi kontra produktif,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah berencana menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor.

Mahfud menjelaskan, sejatinya tim itu sudah lama ada. Pembentukannya diatur oleh instruksi presiden (inpres). Pada awal masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, tim itu bergerak di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Salah satu landasan pembentukan tim tersebut adalah Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004. Kemudian, diperpanjang lewat keputusan bernomor Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009.

Mahfud menyampaikan, instansinya sudah memiliki instrumen untuk mengaktifkan Tim Pemburu Koruptor. Serupa dengan sebelumnya, dia berniat menggerakkan Tim Pemburu Koruptor di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Mahfud optimistis, setelah Tim Pemburu Koruptor ini dibentuk, buron sekaliber Djoko Tjandra yang licin bakal tertangkap. Sehingga Tim Pemburu Koruptor sangat penting dalam menangkap koruptor kelas kakap. (jawapos)

Komentar