oleh

Polri Pastikan Bakal Tindak Tegas Oknum Polisi yang Bantu Djoko Tjandra

Editor : Syarifah Fitriani-Hukum, Nusantara-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Polri memastikan akan menindak tegas oknum polisi yang turut membantu proses pelarian buronan kelas kakap, Djoko Tjandra. Hal itu diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mencopot jabatan tiga perwira tinggi yang diduga ikut memuluskan pulangnya buronan kelas kakap Djoko Tjandra ke Indonesia. Mereka adalah Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Brigjen Pol Nugroho Wibowo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

“Biar pun teman, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu,” kata Listiyo dikonfirmasi, Senin (20/7).

Listyo berujar, pihaknya tengah mengusut dugaan keterlibatan pihak lain di luar institusi Polri terkait pelarian Djoko Tjandra. Pasalnya, Djoko diduga sempat membuat e-KTP dengan tujuan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Selatan.

“Proses lidik dan sidik terhadap semua dugaan pidana yang terjadi, baik yang dilakukan internal maupun pihak-pihak terkait di luar institusi Polri,” ujar Listyo.

Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan, pihaknya akan mengusut secara transparan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Karena itu, dia mengharapkan semua pihak dapat mengawasi prosesnya.

“Kami meminta agar masyarakat percaya dan ikut membantu mengawasi hal ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, sudah ada tiga jenderal di kepolisian yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Diduga terkait pelanggaran etik dalam proses pelarian Djoko Tjandra.

Pertama kali Kapolri Idham Azis mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Pol Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo Dari Jabatanya karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.

Prasetijo juga membantu Djoko Tjandra untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian. Diketahui, dia membantu dengan medampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.

Kapolri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Adapun, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko.

Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata. Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa.

Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Djoko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (jawapos)

Komentar