oleh

Dana Macet di PNPM Galesong Capai 1 Milyar Lebih

Editor : admin 1, Penulis : Supahrin-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM -Program PNPM merupakan Primadona di waktu Pemerintahan SBY pada tahun 2007 lalu, karena program itu merupakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) masuk di Kabupaten Takalar tahun 2008 dan berakhir menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai bulan mei tahun 2015 lalu.

Kemudian seharusnya di tahun 2015 sampai sekarang dana PNPM itu dikelola dengan baik oleh Pengelola Kecamatan (UPK) dan Badan Kerjasama dengan Desa (BKAD), karena dana ini dijadikan sebagai dana bergulir dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Ungkap Ketua LSM Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (Jangkar) Sulsel, Sahabuddin Hamzah, Jum’at (24/07).

Hanya saja, terkadang ada beberapa Unit Pengelola Kecamatan (UPK) menganggap dana ini sudah tak tertuang, sehingga dana bergulir tersebut sudah tak jelas kemana rimbanya, seperti yang terjadi di UPK Kecamatan Galesong.

“Pada tahun 2007 sampai tahun 2013, Ketua UPK itu adalah Sapri dan bendaharanya Rusli. Kalau saya sekitar tahun 2014 sampai 2015 menjabat sebagai ketua UPK dan pada saat saya jadi ketua UPK, semua dana PNPM itu sudah bergulir di Kelompok, sehingga saya tinggal meneruskan,” kata Karim Manggorai Daeng Kio.

Namun pada saat itu sampai sekarang, pembayaran beberapa kelompok macet. Sehingga dana itu mungkin masih ada sekitar 1 milyar lebih ada di Kelompok.

“Dana bergulir itu masih ada di puluhan Kelompok di 14 Desa Kecamatan Galesong dan kalau kita hitung mungkin berkisar 1 milyar lebih, karena dana yang ada di rekening SPP tinggal jutaan dan mungkin kalau kita cek sekarang sudah habis dipotong bunga setiap bulan,” ucap Karim Manggorai.

“Tapi ada yang aneh, saat Rakyat Sulsel pertanyakan daftar nama kelompok yang telah menerima dana bergulir itu, Ketua UPK Kecamatan Galesong, terlihat bingung dan mengatakan itu daftar namanya ada di Bendahara UPK,” ucap Rusli.

Komentar