oleh

Dituding Tak Sensitif, Ini Daftar Masalah Mendikbud Menurut Legislator Gerindra

Editor : Syarifah Fitriani-Edukasi, Nusantara-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Banyaknya kebijakan yang ditelurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, terus mendapat sorotan dari kalangan legislator.

Pasalnya banyak dari kebijakan itu yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi, bahkan dianggap tidak sensitif dengan kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Salah satunya, soal polemik pembelajaran jarak jauh yang sangat merepotkan kalangan murid yang tak mampu. Nadiem malah meresponnya dengan menggelontorkan dana hibah Rp 595 miliar untuk organisasi penggerak, yang dikecam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni‎ mengatakan, Nadiem sebaiknya lebih sensitif dan paham sejarah. Karena Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) itu organisasi masyarakat terbesar di negeri ini yang terbukti telah berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak sebelum bangsa ini merdeka.

“Nadiem mestinya tahu memilih siapa yang berhak menerima dana hibah. Masa organisasi sekelas Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU malah tidak lolos dan yang justru mendapatkan hibah malah Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation,” ujar Ali kepada wartawan, Senin (27/7).

Ali merasa tidak kaget dengan kegaduhan yang dibuat Nadiem saat ini. Karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi. Mulai dari Mem-PLT-kan para pejabat Esselon 1 dan esselon 2 di Kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat tersebut dengan pejabat baru yang membuat perlu adanya adaptasi kembali.

“Mereka yang baru-baru itu kan tentu butuh adaptasi lagi, dan pasti gagap dalam pergerakan dan penyerapan anggaran kemendikbud. Dan ini jelas menuai teguran dari Presiden Jokowi,” ujarnya.

Selanjutnya mengenai penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang dimana terjadi demo besar-besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan di nomor duakan.

“Ini juga Nadiem seperti sudah menyakiti hati para pendidik di negeri ini,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Ali, kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerjasama kemendikbud dengan Netflix, Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi Mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

“Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menteri nya sendiri,” kata Ali Zamroni.

Dalam Hal ini Ali Zamroni pun mengatakan, program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar di Program Organisasi Penggerak sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatanggani SK penetapan organisasi penggerak merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan di tunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan,” katanya.

Meski demikian, Ali Zamroni memberikan apresiasi atas adanya POP yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ali meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa,” pungkasnya. (jawapos)

Komentar