oleh

Kebijakan POP Rawan dengan Persoalan Etika, Moral dan Hukum (1)

Editor : Syarifah Fitriani-Kolumnis-

Oleh: Hafid Abbas

Beberapa hari terakhir ini, media di tanah air ramai memperbincangkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang melibatkan dua yayasan besar yakni Tanoto Foundation dan Samperna Foundation bersama 154 organisasi masyarakat lainnya untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga pendidik. Program ini akan menghabiskan anggaran Rp 595 miliar.

Di tengah kegaduhan dan polemik atas kebijakan pemberlakuan POP itu, PGRI dan berbagai kalangan lainnya mengusulkan agar kebijakan Menteri Nadiem ini ditunda atau dibatalkan pemberlakuannya. Mereka mengusulkan agar anggaran yang ratusan miliar itu dialokasikan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrasturktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini.

Di sisi lain, untuk merespon kegaduhan itu, Menteri Nadiem akhirnya mengeluarkan keputusan terbaru untuk segera melakukan evaluasi lanjutan secara lebih ketat bagi ormas-ormas yang telah lolos seleksi (24 Juli 2020).

Untuk menghindari polemik pro-kontra secara berkepanjangan atas pemberlakuan kebijakan POP tersebut, berikut ini dikemukakan berbagai pertimbangan.

Pertama, kebijakan pemberlakuan POP terlihat cacat moral dan etika. Sukanto Tanoto pemilik Tanoto Foundation adalah salah seorang terkaya di Indonesia menurut versi Forbes 2020, dan Putra Sampoerna, pemilik Sampoerna Fondation tercatat sebagai orang terkaya ke-9 di negeri ini yang dikenal sebagai pengusaha rokok terbesar di tanah air meski usaha rokoknya sebagian sudah dijual ke Philip Morris.

Secara moral dan etika, publik menilai sangat tidak pantas jika Menteri Nadiem akan memberi bantuan Rp 20 miliar setahun kepada masing-masing Lembaga ini. Publik terus mempertanyakan mengapa kedua Yayasan ini dapat muncul dalam daftar di antara 156 Ormas yang akan menerima bantuan pemerintah melalui POP. Publik mempertanyakan pula apakah kedua yayasan ini memenuhi kriteria sebagai Ormas.

Karenanya, dengan alasan yang hampir sama, NU, Muhammadiyah dan PGRI akhirnya memilih keluar dari daftar sebagai calon penerima bantuan dari dana POP dan amat

Ketua Komnas HAM RI ke-8, dan Professor Tamu di Tsai Lecture Series, Harvard University 2006, menyesalkan lolosnya kedua yayasan besar itu. Mereka menuntut Kemdikbud transparan menjelaskan proses seleksi yang dinilai tidak jelas, termasuk syarat yang diajukan.

Pelanggaran moral dan etika lainnya adalah keterlibatan perusahaan rokok dalam pelatihan guru atau urusan pendidikan. WHO dan berbagai negara di dunia terutama di negara-negara Scandinavia dan Uni Eropah, sejak beberapa dekade terakhir telah giat mengkampanyekan penghentian kerjasama dan bantuan perusahaan rokok pada dunia pendidikan. Bahkan Norwegia misalnya, sejak 1 Juli 1975 sudah menghentikan segala bentuk promosi dan iklan rokok di negaranya. Mereka ingin menyelamatkan negaranya dan anak didiknya dari ancaman bahaya rokok (Norway: Ban on Advertising and Promotion, WHO, 2003).

Masuknya Putra Sampoerna, pemilik PT HM Sampoerna Tbk sebagai pemilik perusahaan rokok tertua dan terbesar di Indonesia di daftar POP dinilai sebagai bentuk pelanggaran moral dan etika Kemdikbud yang terkesan mengabaikan keselamatan masa depan anak didik Indonesia dari bahaya rokok.

Hal yang sama juga terjadi pada Sukanto Tanoto, pemilik Tanoto Foundation, yang baru- baru ini juga banyak disoroti karena menguasai lahan seluas 161.127 hektar di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tanoto sebagai pengusaha kertas dan sawit yang diperkirakan menguasai jutaan hektar lahan, dinilai di posisi rawan terhadap kerusakan lingkungan hidup, Dengan menggunakan standar Ombudman Norway dan Uni Eropah, pengusaha rokok dan pengusaha yang telah terbukti merusak lingkungan dinilai amat berbahaya bagi dunia pendidikan dan masa depan bangsanya. (bersambung)

Komentar