oleh

Kebijakan POP Rawan dengan Persoalan Etika, Moral dan Hukum (2-habis)

Editor : Syarifah Fitriani-Kolumnis-

Oleh: Hafid Abbas

Kedua, kebijakan pemberlakuan POP terlihat rawan terhadap pelanggaran hukum. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1).

Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah mendirikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diberi tugas khusus untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan (UU Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 14).

Pada 2019 terdapat 421 LPTK negeri dan swasta, dan dari jumlah itu, sebanyak 15 LPTK telah ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan sertifikasi guru. Ke-15 LPTK tersebut merupakan penyelenggara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang telah diberi mandat oleh negara berdasarkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Nomor 296/M/KPT/2016) yang akan berperan sebagai rayon atau penyelenggara utama. Setiap rayon bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi subrayon dan perguruan tinggi mitra, baik PTN maupun PTS dalam penyelenggaraan PLPG.

Selain itu, negara juga telah mendidrikan sejumlah Balai Pendidikan Guru sebagai lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan standar Nasional dan Internasional. Pertanyaannya, mengapa LPTK dan BPG tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penerapan POP tersebut, dan memberi kesan perannya akan digantikan oleh Ormas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendidik dan melatih guru dan kepala sekolah?

Apakah memang sudah ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa ke 421 LPTK yang ada dinilai tidak dapat menjalankan mandatnya dengan baik.

Apakah tidak disadari oleh Menteri Dikbud betapa besar investasi negara untuk membangun LPTK ini. Universitas Negeri Jakarta misalnya, sebagai salah satu LPTK negeri, memiliki Sekolah Laboratorium (labschool) dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA.

Labschool UNJ ini juga memiliki sejarah panjang, didirikan sejak 1968, oleh Menteri P dan K, Mashuri, sebagai sebuah sekolah laboratorium IKIP Jakarta. Seperti halnya Rumah Sakit bagi Fakultas Kedokteran, sekolah ini digunakan sebagai tempat praktek mengajar, penelitian pendidikan, dan pengembangan inovasi pendidikan bagi para calon guru dan guru dan tenaga kependidikan.

Begitu juga LPTK-LPTK lainnya, seperti Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, dsb, umumnya sudah memiliki program studi terakredtasi sangat baik di tingkat nasional dan internasional yang tidak perlu diragukan reputasinya dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guru.

Sungguh tidak terbayangkan betapa besar investasi negara kepada 421 LPTK ini, tapi terkesan diabaikan.

Ketiga, kebijakan pemberlakuan POP terlihat rawan terhadap pelanggaran hokum (illegal). Pada pasal 9 Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” Selanjutnya, pada pasal 11 ayat 1 undang-undang Sisdiknas, dinyatakan dengan tegas: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Undang-undang ini telah memberi arah yang jelas bahwa pemerintah tidak boleh menghindar dari tanggung jawabnya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban untuk mendukungnya. Bukan sebaliknya, kehadiran negara dan pemerintah yang diwakili oleh LPTK dihilangkan peran dan kewajibannya, dan kemudian mandatnya dilimpahkan ke Ormas.

Akhirnya, untuk menghindari berbagai kerawanan dan penyimpangan dari aspek moral, etika dan hukum, dan segera mengakhiri semua polemik dan kegaduhan di masyarakat, tidak ada salahnya jika Mendikbud Nadiem Makarim membatalkan secepatnya kebijakan POP-nya demi keselamatan masa depan kita bersama.

Komentar