oleh

Sama Seperti Muhammadiyah, PGRI Juga Enggan Ikut Evaluasi POP

Editor : Syarifah Fitriani-Edukasi, Nusantara-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Tak hanya PP Muhammadiyah saja, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun tak ingin ikut campur dalam proses evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada kementerian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program ini.

“PGRI juga tidak akan ikut di dalam evaluasi karena itu adalah kewenangan kementerian. Evaluasi secara menyeluruh gitu, mulai dari konsepnya, delivery-nya (penyampaian informasi), kemudian pertanggungjawabannya, dan apa pedoman dalam rekrutmen keanggotaan peserta,” jelas dia dalam webinar, Rabu (29/7).

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar program ini ditunda. Di mana menurut dia, dana POP ini sebaiknya dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan membantu para guru serta peserta didik yang mengalami hambatan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

“Kayak gitu dan kalau PGRI berharap tahun depan diadakan ulang rekrutmen baru dengan mengedepankan azas keterbukaan, transparansi dan track recordnya jelas siapa yang dapat,” ujarnya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menerima masukan dari seluruh pihak.

“PGRI mengapresiasi keterbukaan Pak Menteri mendengar masukan dalam hal ini khususnya NU, Muhammadiyah dan PGRI. Jadi mengapresiasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Baedhowi mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dalam evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Evaluasi Program Organisasi Penggerak merupakan urusan internal Kemendikbud, untuk itu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak terlibat,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (28/7). (jawapos)

Komentar