oleh

Dinilai Janggal, ASP Desak Polda Hentikan Upaya Kriminalisasi Nelayan

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Armansyah-Kriminal-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) mendesak Polda Sulsel menghentikan upaya kriminalisasi terhadap nelayan Kepulauan Sangkarrang. Sebab, tuntutan yang diberikan keempat nelayan tersebut dinilai tidak sesuai alias janggal.

Direktorat Polisi Air dan Laut (Polairut) Polda Sulsel memanggil empat nelayan, masing-masing Manre, Suadi, Hj Bahariah dan Sarti. Keempatnya dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak pidana penghinaan mata uang.

Awalnya, PT Royal Boskalis Internasional—perusahaan yang melakukan penambangan pasir di kawasan Pulau Kodingareng, memberikan amplop kepada empat nelayan tanggal 16 Juli 2020. Namun, mereka tidak mengetahui isi amplop tersebut.

Belakangan, muncul laporan polisi Nomor: LP-A/283/VII/2020/SPKT, tanggal 17 Juli 2020. Atas kejadian dugaan merobek dan merusak rupiah, tertanggal 16 Juli 2020 di Pulau Kodingareng yang diduga dilakukan oleh Manre .

Penasehat Hukum ASP, Edy Kurniawan menyampaikan, keempat nelayan dilapor dengan tuduhan merobek/merusak dan merendahkan rupiah. Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik ini dinilai janggal seperti pemanggilan saksi pada tahap penyidikan.

Padahal, mekanisme secara hukum dengan status terlapor mestinya wajib melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan tahap penyelidikan. Bukannya, memanggil saksi dan telah berada dalam tahap penyidikan artinya sudah ada tindak pidana.

“Kejanggalan itu, nelayan langsung diperiksa sebagai saksi tahap penyidikan. Selanjutnya, pemanggilan dilakukan maraton, proses pemeriksaannya pun terbilang memaksa mengakui perbuatan padahal sudah dikatakan nelayan itu tidak tahu,” ungkap Edy, Selasa (4/8).

Sehingga, Kata Edy, pihaknya mendesak Polda Sulsel khususnya Direktorat Polairut agar menghentikan upaya kriminalisasi terhadap nelayan Kepulauan Sangkarrang. Selain itu, kasus ini diduga kuat dilakukan untuk meredam aksi protes masyarakat menolak aktivitas tambang PT. Boskalis.

“Kita mendesak Kapolri Cq. Polda Sulsel untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Nelayan Kepulauan Sangkarrang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ucapnya.

Dijelaskan Edy, dari semua rangkaian dan dicermati proses pemeriksaan kasus ini begitu cepat dan mengabaikan prinsip due process of law. Sehingga, jika kasus ini paksakan dengan mengtersangkakan nelayan maka LBH akan lakukan upaya hukum.

“Kita akan lakukan praperadilan untuk mempersoalkan penyelidikan dan penyidikan ini karena melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.

Komentar