oleh

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Parepare Paparkan Perubahan Kedua Perpres No 82 Tahun 2018

Editor : Kalmasyari-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, BACAPESAN.COM – Pemerintah telah mengatur kebijakan terkait penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, atas perubahan kedua peraturan presiden No 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Kepala Kantor Capang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Parepare, Muhammad Aras, menjelaskan, kebijakan itu telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. Kata dia, Negara selalu hadir untuk memastikan kesehatan rakyat Indonesia dan pihaknya siap mengikuti dan menjalankan peraturan Pemerintah itu.

Pemerintah lanjut Aras, telah menetapkan kebijakan tersebut khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja ( BP) kelas III.

Aras menguraikan, iuran peserta PBPU dan BP kelas III di tahun 2020 tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500 kemudian sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Pada tahun 2021 peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, namun pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” beber Aras, melalui media Gathering yang digelar hari ini, Jumat (7/8/2020) di Cafe dan Resto Teras Empang.

Dalam aturan itu juga kata Aras lagi, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19 pada 2020, peserta JKN-KIS yang iurannya menunggak, dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Kelonggaran pelunasan terhitung sampai dengan tahun 2021, ” tambahnya

Aras menyimpulkan, untuk bulan Januari, hingga Maret 2020, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP sebesar Rp42.000 untuk Kelas III, sebesar.Rp110.000 untuk Kelas II, dan Rp160.000,00 untuk Kelas I.

Sementara untuk bulan April, hingga Juni 2020, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP yaitu sebesar Rp25.500 untuk Kelas III, Rp51.000 untuk Kelas II, dan Rp80.000 untuk Kelas I.
(***)

Komentar