oleh

Pemkot Tiadakan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bagi Pengusaha

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Hikmah-Keuangan, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM- Menyikapi situasi akibat pandemi, denda keterlambatan pembayaran pajak oleh pelaku usaha ditiadakan sementara untuk meringankan beban pelaku usaha.

Menurut Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, saat ini pemerintah masih memprioritaskan penanganan dampak covid-19 ke sektor kesehatan. Namun, pemerintah tidak bisa mengabaikan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi. Untuk itu, ia meminta kesabaran dari pelaku usaha dalam menghadapi situasi pendemi covid-19.

“Makanya saya  minta kesabaran dan keiklasan kita dalam menghadapi situasi ini. Karena kalau naik lagi, pasti kita lockdown besar-besaran. Pasti ekonomi habis lagi dan krisis sosial akan timbul. Itu lebih berbahaya. Insyaallah semoga itu tidak terjadi,” katanya jumat (07/08/2020)

Sementara Chief Operation Officer (COO) PT Kalla Inti Karsa, Ricky Theodores meminta, pihaknya diberikan stimulus khusus dari Pemkot Makassar selama masa pendemi Covid-19. Diantaranya keringanan pembayaran air, pajak bumi bangunan, dan restribusi parkir. Mengingat selama masa pendemi, pendapatan PT Kalla Inti Karsa mengalami penurunan.

“Mal dan perkantoran sudah buka. Tapikan kita juga harus menjaga trafik orang yang tidak boleh sampai 50%. Hal ini berpengaruh terhadap biaya operasional karena pendapatan jauh di bawah. Untuk menjaga supaya kita tidak mengurangi karyawan makanya kita minta kebijakan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Prof Rudy untuk denda keterlambatan pembayaran pajak oleh pelaku usaha ditiadakan sementara.

“Sebenarnya Kita butuh diskon atau mencicil. Tapi kita bersyukur dari arahan pak wali (Prof Rudy, mungkin tidak dalam bentuk cicilan, tapi  kalaupun terlambat pembayaran, tidak akan diberi denda,” pungkasnya.

Agar mendapatkan keringanan denda keterlambatan pembayaran pajak tersebut, pelaku usaha terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Pemkot Makassar untuk dilakukan pengkajian

Komentar