oleh

Banyak Temuan, Pemkot Makassar Godok Pembubaran PD RPH

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Armansyah-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Nasib Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD RPH) kini diujung tanduk. Pembubarannya kini sedang digodok oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk dialihkan status pengelolaan ke Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2).

Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudi Djamaluddin menyampaikan, pihaknya telah mengurus pembubaran Perusda RPH. Sehingga, statusnya kini menunggu waktu karena masih diproses di Bagian Kerjasama Setda Makassar.

“Sudah tidak ada masalah. Perusda RPH ini sementara diurus dan diselesaikan oleh teman-teman di Pemkot,” tegas Prof Rudy, Minggu (9/8) kemarin.

Diketahui, pembubaran Perusda RPH Kota Makassar telah masuk dalam program legislatif daerah (Prolegda) DPRD untuk dibahas. Ada sejumlah alasan pembubaran Perusda RPH ini, pertama temuan Baharkam Polri menyebut pengelolaan PD RPH tidak memenuhi standar higienitas pemotongan hewan.

Kedua, pemotongan yang dilakukan dinilai tidak halal lantaran belum memiliki sertifikasi halal dari MUI. Kemudian, pemotongan dilegalkan terhadap ternak betina padahal sebagai sumber peranakan.

BPKP mengeluarkan rekomendasi ke PD RPH agar tidak melakukan pemungutan retribusi layanan umum. Sehingga, harus segera dilakukan pembenahan menyeluruh dan segera dilakukan pembangunan RPH yang berstandar Nasional.

Komentar