oleh

RUU Masyarakat Adat Mandek, Aktivis Aman Desak DPR Ketok Palu

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Hikmah-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang telah lama tertunda.

Pasalnya RUU masyarakat adat telah mandek sejak tahun 2009 hingga kini tak ada titik terangnya malahan Omnibus law (UU Cipta Kerja) saja yang teruskan dibahas oleh DPR RI.

RUU ini kemudian masuk ke DPR. 19 Juli 2018, rapat kerja Badan Legislasi DPR dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembela Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Nur Amalia mengatakan bahwa perlunya disahkan RUU Masyarakat Adat dikarenakan hingga saat ini pemerintah belum mengakui keberadaan masyarakat adat dengan terus menggerus kekayaan alam Indonesia dengan kedok investasi.

“Perlu adanya desakan dari berbagai pihak sehingga DPR mengesahkan RUU Masyarakat adat mengingat kekayaan alam Indonesia terus tergerus dengan kedok Investasi pembangunan. Ditahun 2018 lalu merebak ratusan konflik sumberdaya alam yang melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektar, sedikitnya 176.637 warga adat menjadi korban atas konflik tersebut,” ujarnya disela-sela video conferencenya, Minggu (09/08/2020) kemarin.

Ia menambahkan bahwa ditengah pandemi Covid-19 saat ini juga, masyarakat adat telah melakukan banyak berkontribusi akan kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

” Pangan yang melimpah diberbagai daerah ada campur tangan dari masyarakat adat apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini, mereka telah melakukan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengelolah sumber daya alam Indonesia secara mandiri,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan bahwa sangat banyak ditemukan investasi borcorak kapitalistik yang masuk memiliki pandangan jika masyarakat adat memiliki sistem ekonomi yang terbelakang, belum maju secara ekonomi modern.

“Bisnis-bisnis berbasis agraria itu telah berjaya di atas penyingkiran wilayah adat. Parahnya, investasi borcorak kapitalistik yang masuk memiliki pandangan bahwa masyarakat adat memiliki sistem ekonomi yang terbelakang, belum maju secara ekonomi modern. Sementara indeks kebahagiaan (wellbeing) Masyarakat Adat jauh lebih tinggi alias bahagia lahir batin,” ujarnya.

Dewi menegaskan bahwa investasi di wilayah adat adalah investasi dari masyarakat adat dan untuk masyarakat adat sendiri dalam rangka memajukan kemandirian berdasarkan perlindungan dan pengakuan wilayahnya.

Komentar