oleh

Wali Kota Parepare Memaparkan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020

Editor : Kalmasyari-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, BACAPESAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare menggelar rapat paripurna,
Rabu (12/8/2020).

Rapat parurna itu membahas tentang penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020, di pimpin oleh Ketua DPRD Parepare, Andi Nurhatina Tipu.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD Parepare. Taufan Pawe menyampaikan, dalam rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2020 ini, terjadi penurunan pada Pendapatan Asli Daerah yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran di masing-masing SKPD.

Sebagai gambaran umum lanjut Taufan, Pendapatan Asli Daerah pada komponen PAD pada rancangan KUA-PPAS perubahan ini, ditargetkan sebesar Rp 142,79 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 23,11 miliar lebih atau sebesar 13,93 persen apabila dibandingkan target anggaran pokok tahun 2020.

Begitu juga dengan dana perimbangan perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mengalami pengurangan akibat pengalihan pembiayaan pada penanganan pandemi Covid-19.

“Dengan demikian total target pada pendapatan daerah rancangan KUA-PPAS pada perubahan APBD tahun 2020 menjadi sebesar Rp 798,64 miliar lebih, atau mengalami pengurangan sebesar Rp 102,31 miliar lebih atau 11,36 persen bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2020,” papar Taufan.

Pengajuan rancangan KUA-PPAS itu kata Taufan lagi, merupakan gambaran bahwa Pemerintah Kota tertib anggaran, yang selanjutnya menjadi hak dewan untuk mengevaluasi untuk dibahas lebih lanjut pada perubahan APBD.

“Harapan saya, saya ingin sekali tim anggaran dprd dan tim anggaran pemkot bisa melihat secara kritis apa yang terdapat dalam KUA-PPAS itu. Karena apa yang kami sodorkan betul-betul bersifat riil anggaran, sesuai kebutuhan yang ada dan sesuai dengan kemampuan kondisi keuangan daerah yang ada. Jadi kami selalu melihat situasi itu menjadi dokumen perda nantinya, ada kesesuaian dari apa yang dibahas dalam KUA-PPAS, apa yang kami mohonkan itu berkesesuaian dengan keuangan yang ada,”tutupnya.
(***)

Komentar