oleh

Tindak Lanjuti Program Nasional, Sekda Barru Serius Dalami Perhutanan Sosial

Editor : Syarifah Fitriani-Barru-

BARRU, BACAPESAN.COM – Strategi Perhutanan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Pangan dihadiri secara Virtual oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Dr Ir Abustan, Selasa (11/08/2020).

Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga Sepuluh Persen dalam bentuk hutan sosial. Hutan sosial dimaksud dapat berupa Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan, Hutan Adat dan Hutan Rakyat.

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Barru yang dipimpin Ir Suardi Saleh- Ir Nasruddin Abdul Muttalib telah melakukan komunikasi yang intens dan harmonis dengan Kementerian hingga ke tingkat UPTD Kehutanan Provinsi dan telah memulai program ini di Daerah.

“Kita berharap program nasional ini tuntas dan mencapai tujuan dalam mengembangkan ekonomi lokal, sebagai sentra produksi hasil hutan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan” ujar Abustan optimis pasca mendengarkan penjelasan sekira empat materi perhutanan sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti melalui Video Converence di Barru Smart Information Center (Basic) Barru ini menayangkan di layar lebar sekira empat materi. Diantaranya, kebijakan Kementerian dalam Negeri dalam mendukung Perhutani Sosial yang dibawakan oleh Drs Nyoto Suwignyo selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I.

Dalam materinya, mengharapkan sinergis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial agar tercipta hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat bagi masyarakat, Pemda, serta keberlangsungan fungsi kawasan hutan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah, integrasi program yang berkontribusi terhadap implementasi perhutanan sosial, melibatkan stakeholder non pemerintah, optimalisasi kelompok kerja yang dibentuk, mendorong badan usaha dan mitra untuk berperan menyerap produk hasil usaha perhutanan sosial dan fasilitasi akses permodalan bagi pemegang izin.

“Strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui Perhutanan Sosial dapat kita upayakan melalui peningkatan sinergitas seluruh stakeholder terkait” papar Nyoto Suwignyo pada Sekretaris Daerah se-Sulawesi Maluku dan Papua.

Sedangkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kemen LH dan Kehutanan RI memaparkan lebih jauh terkait kebijakan dan capaian, bagaimana peningkatan kualitas perhutanan sosial untuk mendukung pembangunan, metode penguatan kolaborasi Pusat-Daerah serta Role Model Perhutanan Sosial.

Komentar