oleh

Aset Alkes RSUD Padjonga Takalar Bisa Masuk Dugaan Korupsi

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Korupsi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Persoalan Aset alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padjonga Daeng Ngaleng mulai melebar. Jika tidak ditindak lanjuti, maka kasus tersebut bisa masuk dalam ranah pidana korupsi.

Akademisi Hukum Pidana Universitas Bosowa, Ruslan Renggong mengatakan syarat sebuah kasus dikategorikan masuk dalam ranah pidana korupsi yakni adanya kerugian negara dan melibatkan penyelenggara negara.

Nah kata Ia, di kasus aset RS Padjonga Daeng Ngaleng ini bisa masuk ranah pidana korupsi kalau memang temuan BPK itu tidak ditindak lanjuti.

“Karena alkes itu dibeli pake uang negara, sebagaimana menggunakan uang negara segala peruntukannya harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan negara termasuk pertanggung jawaban mengenai keberadaan aset tersebut,” katanya

Kata Ruslan, seyogyanya pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan aset ini harus segera menindak lanjuti temuan BPK tersebut. ” jangan hanya dokumen saja yang ditunjukan, kalau perlu harus fisiknya juga,” katanya

Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk proaktif melihat kasus ini dengan melakukan telisik mengenai lokasi keberadaan alat kesehatan di Rumah Sakit tersebut.

“APH Harus Proakitif melihat kasus ini, apalagi hal ini menjadi temuan yang berulang oleh BPK, tidak boleh membiarkan kasus ini berlarut larut, agar kasus aset alkes ini bisa selesai” katanya

Sebelumnya Pengelolaan Aset milik RS Padjonga Dg Ngalle tidak tertib hal itu menjadi temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan dan berpotensi disalah gunakan.

Persoalan aset RS Padjonga daengale ini berawal dari Pemeriksaan BPK pada anggaran tahun buku 2017. Dimana pada saat itu pengelola aset rumah sakit merincikan jumlah asetnya yakni sebanyak 827 unit.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, aset yang ditemukan BPK dan tersebar diseluruh ruangan rumah sakit hanya sebanyak 152 unit. Dan tidak ditemukan keberadaanya yakni sebanyak 675 unit.

Olehnya itu BPK kemudian merekomendasikan kepada pengelola aset RSUD untuk menelusuri keberadaan aset tersebut sebagaimana termaktub dalam LHP BPK Nomor 44.B/LHP/XIX.MKS/05/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Dari rekomendasi itu, kemudian Direktur Rumah Sakit mengeluarkan SK Nomor 1305/445/RSUD/SK/IX/2018 tanggal 9 September 2018 dengan menemukan 483 unit aset senilai Rp29.734.015.151,42. Namun dalam pemeriksaan fisik BPK pada april 2019, aset yang ditemukan itu oleh BPK tidak diyakini keberadaanya.

Dimana menurut BPK Inventaris atas aset yang tidak ditemukan dilakukan hanya dengan memberikan kode barang, nomor register dan tahun perolehan atas aset sesuai dengan nama-nama barang yang ada pada lampiran LHP BPK Nomor 44.B/LHP/XIX.MKS/05/2018.

Selain itu, kelemahan lain atas prosedur inventarisasi tersebut menurut BPK adalah pengurus barang tidak melakukan penelusuran dan verifikasi atas dokumen sumber untuk mengetahui nilai perolehan barang yang tidak ditemukan tahun lalu. Hal ini kata Ia menyebabkan hasil inventarisasi terhadap aset yang ditemukan tidak dapat diyakini.

Sementara itu, Mantan Direktur Rumah Sakit yang menjabat pada tahun itu mengatakan aset tersebut sudah ditemukan.

“Sudah ada tindak lanjutnya sudah berubah silahkan hubungi pengelola asset tersebut,” kata Nilal Fauziah.

Namun saat dikejar terkait tindak lanjut aset yang tidak diyakini, Nilal tidak menanggapinya, justru yang bersangkutan memblokir kontak Whatssap jurnalis.

Komentar