oleh

Penangkapan Nelayan Terkesan Semaunya, LBH Makassar Ajukan Praperadilan

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Dian-Kriminal-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar telah mengajukan permohonan pemeriksaan Prapradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jum’at (28/08/2020).

Manre (55) seorang Nelayan Pulau Kodingareng saat ini sedang ditahan di Polda Sulsel sejak tanggal 14 Agustus 2020. Sudah dua minggu lamanya, ia ditahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana.

Ia dikenakan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi ‘Setiap orang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara’. Manre ditetapkan tersangka, karena telah merobek amplop yang berisi uang.

Kronologisnya, pada 16 Juli 2020 lalu, beberapa warga Kodingareng dihebohkan dengan adanya amplop pemberian dari Perusahaan yang masih terkait tambang pasir laut.

Warga yang saban hari semakin kesal dengan keberadaan aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap mereka.

Salah satu tim Kuasa Hukum Mansur Pasang alias Manre, Edy Kurniawan, mengungkapkan, mereka mendapat barang dalam bentuk apapun yang bersumber dari perusahaan. Namun pemberian tersebut ditolak sebagai respon atas upaya pelemahan penolakan mereka selama ini.

“Manre yang dikriminalisasi dengan dalih telah merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara ini dinilai cukup dipaksakan,” kata dia.

Selain itu, lanjut Edy, penetapan tersangka terhadapnya juga dinilai banyak kejanggalan. Terdapat dugaaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan, yaitu sejak pembuatan laporan polisi, surat-surat pemanggilan, penerbitan surat perintah penyidikan, penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan.

Sehingga penetapan tersangka terhadap Manre dinilai dilakukan secara tidak sah dan menyalahi peraturan yang ada.

Dari keseluruhan rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Polairud Polda Sulsel berdasarkan bukti dokumen surat yang ada, LBH Makassar menilai laporan polisi model A yang mendasari tindakan penyidik terhadap Manre tidak memiliki kepastian hukum karena dibuat secara sewenang-wenang. Selain itu, pemanggilan dan tindakan penangkapan terhadap Manre dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penetapan tersangka terhadap Manre tidak sah karena prosesnya secara nyata dilakukan dengan sewenang-wenang.

Ditambah lagi, penahanan terhadap Manre menunjukkan ketidakpekaan Dit Polairud Polda Sulsel terhadap kondisi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Terlebih, pasal yang disangkakan, sama sekali tidak melibatkan adanya kekerasan, yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk tidak memprioritaskan penahanan. Apalagi secara usia, Manre sangat rentan terpapar Covid-19.

“Upaya pemeriksaan Praperadilan ini, diajukan demi memastikan Kepolisian dalam penegakan hukum tidak dilakukan secara semena-mena secara melawan hukum dan berhenti menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat kecil-Nelayan yang sedang berjuang mempertahankan hak atas ruang penghidupannya,” tandasnya.

Komentar