oleh

Kejati Bakal Undang Pihak Pemkot Demi Selamatkan Pulau Kayangan

Syarifah Fitriani and Sugi Hartono-Headline, Hukum-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pihak Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam waktu dekat akan mengundang pihak pemerintah Kota Makassar untuk mendiskusikan persoalan aset Pulau Kayangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan pihak pengelola sudah siap berdialog mengenai tindak lanjut pulau kayangan tersebut.

“Dalam waktu dekat kita akan undang juga pihak pemkot, untuk mendiskusikan soal kayangan itu,” katanya.

Dewilmar pun optimis dalam pertemuan itu akan ada titik terang mengenai tindak lanjut mengenai pulau tersebut. “Kita harapkan segera ada titik temu,” ujarnya

Sebelumnya Firdaus mengatakan setelah mendapat tugas dari pemerintah Kota Makassar, pihaknya kemudian bergerak cepat dalam membentuk tim serta strategi yang akan dilakukan pada saat penyelamatan aset kayangan tersebut.

Kata Firdaus, langkah awal, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada pengelola di pulau kayangan tersebut.

Pemanggilan itu kata Ia, untuk mengetahui duduk perkara dalam persoalan aset ini. Tentunya tetap akan terlebih dahulu melakukan pendekatan emosional dan musyawarah mufakat.

“Kita rangkul dulu, kita kedepankan musyawarah mufakat dengan pendekataan kearifan lokal,” katanya.

Kalaupun misalnya pihak pengelola masih berkeras, Ia akan menguliti persoalan ini. Karena data yang didapatkan perjanjian kerjasama itu dilakukan dengan pihak dari luar negeri. Sehingga muncul pertanyaan kenapa kemudian yang muncul nama dari salah satu pengusaha di Masyarakat

“Tapi saya sebagai kepala Kejaksaan Tinggi menginginkan tetap dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai nilai kearifan lokal,” sambungnya

Ia pun optimis kalau aset yang ada di Pulau Kayangan tersebut akan kembali ke tangan Pemprov, “Kalau ditanya optimis, saya optimis. CPI dan Stadion Mattoangin saja kita bisa selamatkan,” tutupnya.

Diketahui persoalan pulau kayangan ini merupakan salah satu yang disorot oleh bidang pencegahan korupsi KPK pada saat itu mereka mempersoalkan pulau kayangan dimana pihak pengelola tidak lagi membagikan deviden pengelolaan pulau kayangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Makassar sebagai sumber PAD.

Untuk itu KPK kemudian meminta kepada Pemkot untuk mengambil alih aset yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut.

Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh pemkot Makassae melalui dinas pariwisata Kota Makassar

Pada saat itu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Makassar, Andi Karunrung mengatakan pihaknya telah memutuskan kontrak kerjasama dengan PT PPN sejak 2014 lalu. Alasannya, royalti yang menjadi tanggungjawabnya tidak dibayarkan ke Pemkot.

Berdasarkan kerjasama yangdimulai tahun 2002 silam. PT PPN hanya membayarkan pemanfataan Pulau Kayangan untuk dua tahun yakni 2003 dan 2004. Setelah itu, pengelola tidak membayarkan lagi hingga Pemkot memutuskan kontrak sepihak di Januari 2014.

Naskah kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan PT Putera-Putera Nusantara tentang kontrak penggunausahaan pulau Kayangan nomor 556.1/023/S.PERTA/DIPARDA dan nomor 27/PPN-KPPK/X/03 pembayaran kerjasama dimulai 23 Desember 2003 hingga 23 Desember 2027.

Dimana, tahun pertama PT PPN diwajibkan membayar sebesar Rp120 juta. Namun tanggungjawab tersebut dibayarkan sampai tahun 2004. Sehingga, pembayaran 2005 sampai 2014 terhenti dengan akumulasi pembayaran Rp2,4 miliar yang kemudian dijadikan sebagai kerugian negara oleh BPK.

“Jadi royalti yang dibayarkan itu setiap tahun. Dikontrak itu sudah dibahas dan ada listnya yang harus dibayarkan, tiap tahun berbeda pembayaran, Dari BPK itu kerugian negara Rp2,4miliar,” kata Andi Karunrung.

Dia menjelaskan alasan pengelola Pulau Kayangan tidak menyetor royalti ke Pemkot. Pasalnya, dalam kontrak perjanjian disebutkan pihak kedua yakni PT PPN boleh memanfaatkan aset Pulau Kayangan seluas-luasnya untuk hiburan.

Namun dalam perjalanannya, Pemkot Makassar menolak dan tidak memberikan izin lantaran ada upaya menjadikan Pulau Kayangan sebagai pusat perjudian saat itu.

“Rencananya dulu mau dibuatkan seperti itu tapi pemerintah tidak kasi izin. Dalam kontrak pemanfaatan seluas-luasnya namun yang dipahami dia (pengelola) perjudian. Polisi juga mengilegalkan, dengan alasan itu PT PPN tidak maumi bayar royalti karena dianggap tidak ada pemasukan,” jelasnya

Komentar