oleh

LBH Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Salah Tembak di Makassar

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Headline, Kriminal-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Lembaga Bantuan Hukum Makassar meminta kepada pihak Polda Sulsel mengusut tuntas kasus dugaan salah tembak yang terjadi di JL Barukang, Makassar.

Advokat Publik LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa mengatakan, LBH sendiri telah menerima surat permohonan dari pihak korban untuk mendampingi mereka.

Kata ia, LBH makassar telah melakukan investigasi dengan mengambil keterangan beberapa warga yang melihat peristiwa, serta rekaman CCTV milik warga yang merekam peristiwa.

LBH Makassar menduga kuat polisi melakukan pelanggaran HAM dengan menggunakan senjata api secara berlebihan, melanggar prinsip proporsionalitas, neccisitas, reasonable (masuk akal) dalam penggunaan senjata api.

“Kami berpendapat bahwa anggota polisi yang terlibat dalam peristiwa tersebut diduga telah melakukan tindakan penggunaan kekuatan dan sejata api secara berlebihan menyalahi prinsip nesessitas, proporsionalitas dan reasonable/masuk akal sesuai ketentuan Pasal 3 huru a, b,c dan f Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Jo. Pasal 9 huruf a,b dan c dan Pasal 11 huruf j Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya

Ia melanjutkan, dari keterangan warga pada saat itu situasinya polisi menembakkan senjata api berkali-kali dan bahkan pada saat itu terdapat kerumunan warga. Terlebih lagi saat peristiwa di Lorong 4 Jalan Barukang III, Anggota Binmas Patingalloang sudah turun tangan untuk meminta agar Polisi menghentikan tembakan.

“Namun tidak langsung dihentikan, akibatnya selain dua orang warga mengalami luka tembak, satu orang lainnya akhirnya diduga kuat tertembak pada bagian depan kepala hingga kritis akibat pendarahan dan dinyatakan meninggal dunia di RS Bhayangkara,” lanjutnya

Tindakan kepolisian itupun diduga kuat telah melanggar Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights ) hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dan hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan naywa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat ayat-ayat (1) dan (2) jo UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

“Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka LBH Makassar-YLBHI selaku lembaga yang selama ini konsern mendorong penegakan hukum, HAM dan demokrasi, dengan ini mendesak Kabareskrim Polri, Reskrim Polda Sulsel, Komnas HAM RI dan Kompolnas RI untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan, penyidikan terkait peristiwa ini,” tutupnya

Komentar