oleh

Pejabat Tinggi Paling Berpotensi Tak Netral

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Armansyah-Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pelibatan Aperatur Sipil Negara (ASN) di setiap perhelatan Pilkada bukan rahasia lagi. Data pelanggaran banyak ditemukan Komisi Aperatur Sipil Negara (KASN) sehingga ketegasan diperlukan.

Bukan tanpa alasan, data yang dimiliki banyak ditemukan pelanggaran oleh ASN. Bahkan, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama alias Kepala Dinas paling memiliki peluang tidak netral. Bahkan, survey KASN, JPT ini masuk kategori Top lima jabatan pelanggaran netralitas lingkup ASN.

Sementara, penyebab terjadinya ketidaknetralan dalam Pilkada 43,4 persen lantaran ingin mendapatkan dan atau mempertahankan jabatan, materi dan proyek yang ada dalam pemerintahan.

“Temuan itu, termasuk KPK ada Kepala Dinas jadi tim dan mensponsori kandidat. Kita ingatkan ASN berhati-hati karena bukan hanya KASN dan Bawaslu tapi juga KPK,” beber Nurhasni, Rabu (2/9).

Terpisah, Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudi Djamaluddin menekankan ASN merupakan pelayanan masyarakat sehingga tidak perlu ikut berpilkada. Sebab, akan ada sanksi yang diberikan ketika ada temuan baik dari Bawaslu atau laporan masyarakat.

“Semua kegiatan ASN tidak boleh tarik-tarik dengan politik. PP 53 sangat jelas mengatur ASN dan disana ada sanksi tegas,” kata Prof Rudi Djamaluddin.

Prof Rudy—sapaan akrabnya, menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika melanggar netralitas. Berdasarkan regulasi, sanksi yang terberat itu diberhentikan secara tidak hormat ASN.

“Kalau ada pejabat ASN satu grub whatsapp kandidat itu boleh tapi jangan ada indikasi mendukung,” katanya.

Komentar