oleh

15 Kejari di Sulsel Lolos WBK, Delapan Gagal

Syarifah Fitriani and Sugi Hartono-Institusi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kementrian Dalam Negeri meloloskan 15 Kejari yang ada di Sulawesi Selatan dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Meski demikian hal itu tidak serta merta menjadikan Kejati Sulsel memperoleh predikat WBK.

Syarat Kejati untuk mendapatkan WBK memang berat. Pihaknya harus memastikan 80 persen kejaksaan yang ada dibawahnya masuk dalam kategori WBK.

Sementara dalam verifikasi yang dilakukan oleh kemendagri hanya 15 Kejaksaan negeri memenuhi syarat. Sementara delapan kejaksaan negeri lainnya gagal mendapatkan predikat tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel mengatakan pihaknya telah berusaha dan melakukan beberapa inovasi untuk mendapatkan kategori WBK itu.

“Namun syaratnya memang berat, harus 80 persen kejaksaan dibawanya sudah masuk kategori WBK,” katanya

Kata Idil, penilian WBK ini sangat transparan. Pihak kejaksaan hanya mengusulkan dan yang melakukan verifikasi adalah kementrian dalam negeri.

Kemendagri memang menuntut semua Kejari ataupun Kejati melakukan reformasi birokrasi. Salah satu indikator yang kerap disorot tim seleksi adalah terkait pelayanan dan keterbukaan informasi.

“Jadi bukan hal yang mudah, ada banyak Kejari yang baru mendapatkan predikat setelah tahun kedua, bahkan tahun ketiga mereka mengajukan usulan,” ungkapnya.

Meski 15 Kejari telah lolos kategori WBK, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Firdaus Dewilmar agak kecewa terhadap perolehan ini.

Padahal menurut dia instruksi di Rakornas sudah sangat jelas langakah langkah apa yang harus dilakukan dan sungguh sungguh melakukan reformasi guna memperoleh WBK ini.

“Kita mau target WBK untuk semua Kejari itu bisa tercapai sampai 80 persen. Makanya, soal ini saya bilang, upayakan dong. Inikan juga sebagai pembuktian Kejaksaan mampu melakukan reformasi birokrasi,” sesalnya.

Sementara itu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Rizal Nurul Fitri sebagai penanggung jawab WBK melakukan kunjung kebeberapa kejaksaan negeri yang ada di daerah.

Kunjungan tersebut kata Ia untuk melakukan dan melihat bagaimana progres penegakan hukum yang ada didaerah, beserta kendaalanya.

“Kunjungan kerja ini merupakan agenda yang rutin setiap tahun kita lakukan untuk melihat bagaimana kinerja dari teman-teman Kejari di kabupaten/kota di Sulsel,” katanya.

Rizal menambahkan, bahwa kunjungan tersebut juga untuk melihat penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejari Sinjai.

“Penilaian tahap awal dari internal kami, Kejari Sinjai bersama 11 Kejari lainnya lolos dalam hal WBK dan WBBM, seanjutnya kita dorong untuk oenilaian secara eksternal,” pungkasnya.

Komentar