oleh

Ketua Bawaslu Soppeng Minta ASN LTetap Netral

Editor : Syarifah Fitriani-Soppeng-

SOPPENG,BACAPESAN.COM – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap Pilkada adalah suatu keharusan. Begitu pentingnya netralitas ini sehingga dalam penegasannya telah di atur melalui 2 (dua) Peraturan Pemerintah sekaligus. Itu antara lain, PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng, Winardi pada live streaming Podcast “Bincang Santai” dengan tema Netralitas ASN di Pilkada Soppeng, Rabu Petang, (09/09/2020).

Ketua Bawaslu Soppeng, Winardi mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada serentak seluruh ASN dihimbau agar tetap di posisi yang netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Aturan sudah jelas, ASN tidak boleh berpihak dan aktif mendukung calon. Kalau memang indikasi tidak netral, maka akan kami proses,” tegasnya.

Untuk menjaga hal itu terjadi, Bawaslu Kabupaten Soppeng terus melakukan sosialisasi secara massif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, begitu juga dengan Netralitas ASN.

Masih kata Winardi, pada 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pilakda, tersisa dua daerah netralitas ASN-nya masih terjaga, yaitu Kabupaten Soppeng dan Toraja Utara.

“Terkait Netralitas ASN sisa dua daerah yang belum besoal di KASN, Soppeng dan Toraja Utara,” kata Winardi.

Mengenai pelanggaran ASN, pihaknya memiliki mekanisme dalam penanganannya, baik itu pelanggaran yang didapat oleh Bawaslu maupun dari laporan.

“Ada kriteria yang harus kami lakukan jika ada temuan. Baik itu mulai dari penelusuran apakah yang bersangkutan merupakan ASN, kemudian kami panggil dan minta klarifikasi kemudian kami plenokan serta merekomendasikan ke KASN jika memenuhi unsur,” kata Winardi.

Untuk itu, pihaknya saat ini sudah melakukan sosialiasi untuk mengantisipasi awal untuk menjaga netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng agar pelaksanaan Pilkada nantinya dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami sudah melakukan sosialisasi secara massif dan juga menghimbau di medsos agar ASN tidak melakukan like, komen dan share. Jika nantinya ada ASN yang melakukan itu, kami akan melakukan pencegahan dengan melakukan penelusuran. Apakah benar ASN atau bukan,” ucapnya.

“Kalau ada unsur pasti akan di kaji, apakah dapat diteruskan ke pleno KASN atau dihentikan. Jadi nanti KASN yang berikan sanksi,” sambungnya

Terkait hak politik, lanjut Winardi, para ASN itu tetap memiliki hak politiknya. Namun hak politik itu tentunya harus disalurkan secara benar di bilik suara pada saat dilakukannya hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 nanti.

“Jadi kami berharap ASN tetap netral di Pilkada, tidak usah ada gerakan tambahan. Nanti gunakan hak pilihnya saja di Tempat Pemilihan Suara (TPS),” kuncinya.

Komentar