oleh

DPRD Makassar Hentikan Pembahasan Revisi Perda Minol

Editor : Admin-Berita, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Pembahasan revisi rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Minuman Beralkohol ditentang sebagian legislator dari enam fraksi di DPRD Kota Makassar.

Mereka yang menolak menilai pembahasan ini tidak ada yang baru karena hanya satu pasal yang akan diubah. Bahkan, menurut mereka draft revisi justru akan melemahkan perda itu sendiri.

Penolak revisi berpendapat aturan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah jelas dan tak perlu diubah. Bila dipaksakan justru akan memberi ruang kepada para pengusaha untuk bebas menjual minol.

“Kalau memang Perda ini ada yang bermasalah, mending cabut saja perda minolnya seperti kota tangerang yang bebas tidak ada minolnya,“ cetus Irwan Jafar anggota DPRD Makassar Fraksi NasDem, Jumat (11/9).

Sementara Hamza Hamid dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan, revisi ini tidak masuk akal.

Sebab kata dia, dalam Rancangan Perubahan Perda Minol, ternyata hanya mengubah 1 pasal saja yang memakan anggaran ratusan juta. “Itu anggaran Perda ini ratusan juta, saya tidak tau juga, kenapa cuma 1 pasal yang ingin diubah,“ ungkap Hamza.

Hamza menegaskan fraksinya sejak awal tidak pernah menyatakan setuju dengan dengan revisi Perda Minol. Apalagi kata dia Ranperda Minol itu akan melegalkan penjualan minol di mall dan cafe.

“Dari awal dan apapun tahapannya, fraksi PAN tidak pernah dan tidak akan setuju dengan perubahan itu revisi Perda itu (Minol),” tegas Ketua DPC PAN Kota Makassar itu.

Disamping itu, dalam rapat paripurna pembahasan revisi peraturan daerah tentang minol dihujani dengan aksi penolakan oleh 6 fraksi DPRD Makassar.

Keenam fraksi tersebut adalah PAN, PKS, Golkar, PPP, Nurani Indonesia Bangkit (NIB), dan Nasdem. Mereka menyatakan sikap menolak keras revisi Peraturan Daerah (Perda) Minuman Beralkohol.

Hanya Fraksi Demokrat dan Gerindra yang mendukung pembahasan ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran, Pengadaan dan Penjualan Minol, dilanjutkan.

Tingginya tensi penolakan, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo akhirnya menghentikan pembahasan Ranperda tentang pengawasan dan pengendalian pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Makassar.

“Atas pertimbangan pimpinan fraksi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan,” kata Rudianto dan mengetuk palu tiga kali. (#)