oleh

Ombudsman Usul DPRD Makassar Bentuk Perda Pengawasan Pelayanan Publik

Editor : Admin-Berita, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar Muhammad Ikhwan Patiroi mengatakan, pihaknya sebagai lembaga independen pengawas pelayanan publik dari Pemerintah Kota Makassar, perlu mendapat payung hukum yang jelas. Payung hukum itu untuk menjamin komisioner Ombudsman dalam melakukan kerja-kerja pengawasan.

Selain usulan, pembentukan Perda Pengawasan Pelayanan Publik, dia juga menyampaikan rencana kerja dan program yang akan dijalankan dan menyerahkan laporan penanganan pengaduan triwulan pertama 2020.

“Kami minta DPRD mebentuk payung hukum dalam bentuk perda yang akan mengatur dan melindungi kerja-kerja kami di ombudsman,” katanya saat berkunjung ke DPRD Makassar, Rabu (16/9). Ikhwan diterima Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo bersama anggota Komisi A Kasrudi Kabag Perlengkapan DPRD Makassar H Jabbar dan Kabag Perlengkapan DPRD Makassar Arun Rani.

Menyikapi usulan dan laporan Ombudsman, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan, pihaknya sangat mendukung seluruh rencana kegiatan ombudsman. Ketua DPRD pun mengatakan akan berkoordinasikan dengan Komis A dan Badan Pembentukan Perda terkait usulan pembentukan perda tersebut.

Rudianto juga mengarahkan Komisioner Ombudsman untuk mengkoordinasikan langsung dengan komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan. “Kami sangat mendukung, maka dari itu kami mengarahkan untuk dimasukkan secara langsung kepada SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Komisi A supaya bisa berjalan baik. Sebab, tugas dan fungsi Ombudsman ini telah banyak membantu kami di DPRD,” pungkasnya.

Komisioner Ombudsman juga menyerahkan dokumen laporan penanganan pengaduan triwulan pertama tahun 2020 kepada Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhaldin NH di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar. (*)