oleh

Kasus Pengrusakan Rumah Mandek di Polres Bulukumba

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Headline, Hukum-

MAKASSAR,BACAPESAN.COM – Tindakan Polres Bulukumba tidak melanjutkan penyelidikan pengrusakan rumah karena alasan ranah perdata, dianggap mengkhinati masyarakat yang sedang mencari keadilan. Sebab, pengrusakan rumah dan kepemilikan lahan merupakan dua objek yang berbeda.

Proses penghentian pengusutan pengrusakan rumah di Bulukumba itu disampaikan langsung oleh Kapolres Bulukumba, AKBP Gany Alamsyah.

AKBP Gany mengatakan dalam penyelidikan yang mereka lakukan pengrusakan rumah tidak bisa masuk keranah pidana. Karena kata Ia, yang bersangkutan mempunyai alas hak berupa sertifikat.

“Setelah kami lakukan penyelidikan, kami komunikasikan dengan jaksa, kasus ini tidak cukup untuk masuk pidana,” katanya

AKBP Gany mengaku mengetahui bila perdata dan Pidana merupakan dua objek yang berbeda. Namun mereka tidak bisa memproses kasus ini.

“Terkecuali sudah ada putusan perdata dipengadilan, baru akan muncul pidananya,” jelasnya.

Makanya, kata AKBP Gany pihaknya telah menyarankan kepada Pelapor untuk terlebih dahulu membawa kasus ini kepengadilan perdata. “Kalau sudah ada putusan baru bisa keliatan,” tutupnya.

Namun pendapat AKBP Gany ini dinilai keliru oleh Akademisi Hukum Pidana Universitas Bosowa Ruslan Renggong.

Saat dimintai pendapat hukumnya mengenai kasus ini, Ruslan mengatakan perdata dan pidana merupakan dua objek yang berbeda.

Ia kemudian menjabarkan soal kepemilikan lahan. Dalam kepemilikan lahan itu kata Ia ada beberapa jenis. Yang pertama seseorang yang mempunyai sertifikat dan lahannya kosong. Kedua yakni yang punya sertifikat dan telah dibangunkan rumah. Yang ketiga adalah sudah ada sertifikat namun lahannya dikuasai oleh orang lain.

“Dikasus ini kan ada sertifikat, tapi tanahnya dikuasia orang lain, dan yang menguasai berkeberatan untuk meninggalkan tanah tersebut, nah penyelesaiannya harus dibawa dulu kepengadilan (Perdata) , kalau sudah inckrah, ada putusan, baru yang memegang sertifikat bisa kemudian melakukan eksekusi dengan menyuruh keluar sikuasa tanah itu dengan dasar putusan pengadilan,” katanya

Kata Ruslan kalau yang bersangkutan tidak menempuh jalur itu, dan tiba tiba langsung melakukan pengrusakan rumah, hal tersebut tetap masuk keranah pidana dan harus diproses dan todak mesti pelapor harus ke pengadilan dulu,

“Karena pengrusakan rumah itu kan tindak pidana, terkecuali pemegang sertifikat itu telah mengantongi putusan pengadilan kemudian melakukan eksekusi itu benar, tapi kalau pemegang sertifikat langsung melakukan pengrusakan itu jatuhnya ke pidana, bukan perdata lagi,” ujarnya.

Kata Ruslan, poin yang ingin Ia sampaikan adalah polisi tetap harus memproses kasus tersebut tanpa tanpa harus ada putusan pengadilan, karena perdata dan pidana merupakan dua objek yang berbeda,

“Tapi itu pendapat saya sebagai Akademisi yang dimintai pendapat hukum dalam kasus ini, saya tidak menyelahkan, namun pendapat saya agak keliru (Polisi) kalau seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Andi Ippan hanya meminta kepada Polres Bulukumba untuk objektif dalam menangani kasus ini. Sebab kata Ia kemana lagi harus mencari keadilan kalau bukan kepada pihak Kepolisian.

“Kami tidak ada niat untuk melawan polisi /penegak hukum. Kami cuma masyarakat biasa yang tak lain hanya menginginkan kepolisian berbuat adil dan benar sesuai prosudur aturan hukum, jangan sampe ada penilaian masyarakat terhadap kepolisian,” tuturnya

Komentar