oleh

Rp300 Ribu Melayang, Sertifikat Tanah Tak Kunjung Terbit 

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Supahrin-Headline, Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Warga mengeluhkan terkait kinerja Pemerintah Desa Sanrobone. Pasalnya mereka dipunguti Rp300 ribu per orang untuk penerbitan Sertifikat gratis, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal ini diakui salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku masyarakat telah dipunguti Rp300 ribu per orang melalui Kepala Dusun Lau, namun sampai sekarang PTSL itu belum terbit.

“Kami meminta, agar kepala Desa Sanrobone untuk segera memerintahkan Kepala Dusun untuk segera mengembalikan uang warga. Sebab, penerbitan sertifikat gratis itu tak jelas kapan diterbitkan, dan ini sangat jelas jumlahnya karena berkisar ratusan warga telah dipunguti penerbitan PTSL,” tegasnya.

“Kalau Pemdes Sanrobone tak mau mengembalikan, maka kami selaku masyarakat berharap ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa Penjabat (Pj) Kepala Desa Sanrobone. Karena ini telah merugikan kami,” harapnya, Senin (21/09).

Sementara itu, Pj Kepala Desa Sanrobone, Patahuddin Daeng Nyongri membenarkan bahwa memang ada biaya pada saat pertemuan dengan pihak BPN Takalar pada Januari 2020 lalu.

“Namun kalau ada yang lebih dari kesepakatan itu, mungkin karena keikhlasan masyarakat terkait sertifikat karena bulan lalu ada juga teman mempertanyakan ini. Tetapi saya sudah memanggil kepala dusun tersebut bersama dengan beberapa masyarakat yang memasukkan berkas dan dia mengatakan bahwa memang dia kasih lebih dari kesepakatan itu karena ikhlas,” aku Patahuddin.

“Kalau masalah keterlambatan penerbitan PTSL atau serifikat gratis, bagusnya kalau kita tanya langsung pihak pertanahan,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPN Takalar, Muhammad Naim menyampaikan bahwa di tahun 2020 ini desa Sanrobone tak mendapatkan PTSL.

“Di tahun 2020 ini, hanya desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara, Desa Moncongkomba, Desa Lantang, Kecamatan Polongabangkeng Selatan,” katanya.

Naim melanjutkan, bahkan di tahun depan, Desa Sanrobone juga belum tentu mendapatkan PTSL.

“Awalnya memang rencananya juga desa Sanrobone akan mendapatkan PTSL, tetapi dengan adanya Covid-19 sehingga Desa Sanrobone tak mendapatkan PTSL,” pungkas Muhammad Naim.

Komentar