oleh

Tambang Ilegal Masih Beraksi, Warga Seruduk Dua OPD dan DPRD Takalar

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Supahrin-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM- Puluhan mahasiswa Pengurus Besar (PB) Hipermata
dan Aliansi masyarakat Kalukuang, kembali melakukan aksi unjuk rasa di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Kelautan dan terakhir di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Takalar, Senin (21/09).

Hal ini dilakukan lantaran mereka kesal dan kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, sebab penambangan di Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong Utara. Aktivitas tambang ilegal itu sampai sekarang masih mencoba beraktivitas. Padahal hal tersebut telah menyebabkan dampak lingkungan, seperti sumur warga mengalami kekeringan.

Para aksi unjuk rasa membawa spanduk yang bertuliskan, ‘Tutup tambang berkedok tambak, kami butuh keadilan pemerintah dimana petani sengsara, kami aliansi wanita petani Desa Kalukung menolak tambang pasir, kami sayang kampung kami, kami rindu hijau kampung kami, kami tidak ingin kampung kami jadi laut’.

Koordinator Lapangan, Ilham Jaya dan Jendral Lapangan, Ilham Akbar menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan karena adanya keluhan warga yang menolak keras aktivitas penambangan ilegal di Desa Kalukuang.

“Kami mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan untuk segera mencabut rekomendasi izin tambang berkedok tambak itu. Kemudian kami juga mendesak DPRD Kabupaten Takalar untuk memperjelas sidak dan kinerja tim,” jelasnya.

Selain itu, pijhaknya juga mendesak Polres Takalar untuk berhenti mengkriminalisasi warga Kalukuang dan mendesak Dinas Lingkungan Hidup Takalar untuk mencabut rekomendasi izin usaha tambak yang tidak sesuai.

Pengunjuk rasa diterima oleh Kabid lingkungan Hidup, Waris menyampaikan terkait legalitas. “Kami juga sudah melakukan pertemuan bersama Wabup Takalar, Achmad Sere dan telah disepakati bahwa tambang di desa Kalukuang untuk sementara ditutup,” ujarnya.

Sementara itu, di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, mereka diterima oleh Kabid Perikanan, Muhammad Syarif.

Menurut Muhammad Syarif, pihaknya tak pernah mengeluarkan izin apalagi izin tambang. Karena hal tersebut bukan termasuk ranah Dinas Perikanan dan Kelautan.

“Kami hanya pernah bersama tim 9 turun ke lapangan langsung dengan di pimpin oleh Wabup Takalar,” tandasnya .

Setelah itu, puluhan pengunjuk rasa ke Gedung DPRD Takalar dan menagih janji Anggota DPRD Takalar. Mereka meminta agar DPRD Takalar segera mencabut izin tambang ilegal itu yang berkedok tambak. Tak lama kemudian, 25 perwakilan para pengunjuk rasa diterima aspirasinya oleh Komisi III DPRD Takalar.

Komentar