oleh

GMBI Ancam Demo Jika Interpelasi DPRD Ditunggangi Kepentingan

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Supahrin-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar melaksanakan rapat paripurna, di ruang Sidang lantai III gedung DPRD Takalar, Rabu (23/09).

Tujuannya, untuk membahas penetapan disahkannya hak interpelasi DPRD Takalar dan meminta keterangan Pemerintah Takalar mengenai penggunaan dana APBD serta kebijakan pemerintah terhadap rakyat Kabupaten Takalar.

Ketua DPRD Takalar, Ir Darwis Sijaya, selaku pimpinan sidang mengatakan bahwa hak interpelasi ini digagas karena banyaknya kebijakan Bupati Takalar yang kurang diterima oleh masyarakat.

Seperti mutasi ASN yang dilakukan beulang-ulang, Penjabat (PJ) Kepala Desa yang cukup lama, tidak mematuhi putusan PTUN untuk pengembalian aparat desa. Tak hanya itu, intervensi penganggaran Dana Desa (DD), jual beli jabatan, dokumen APBD yang tak tepat waktu.

“Bahkan, tak transparan dalam penggunaan anggaran dana Covid-19 yang hingga kini DPRD masih perlu pertanyakan,” tegas Darwis.

Ia menambahkan, hasil agenda rapat interpelasi hari ini, sebelumnya anggota DPRD bertanda tangan 21 orang, meningkat menjadi 30 orang.

“Agenda Selanjutnya kami jadwalkan dan memanggil Bupati Takalar, serta menghadirkan tokoh tokoh masyarakat dan mendengarkan apa jawaban Bupati Takalar,” akunya.

“Kami kembali menegaskan, rapat interpelasi ini tak ada kepentingan pribadi. Melainkan demi kepentingan masyarakat, kita tidak mengada-ada. Lihat sendiri masyarakat Takalar dan kita tanya, apakah selama kepemimpinan Bupati Takalar, masyarakat merasa puas dan terima. Dan tak menutup kemungkinan hak interpelasi ini, kita akan lanjutkan ke Hak Angket,” tutup Darwis.

Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut, salah satu sosial control yang mendapat undangan khusus dari DPRD, yakni LSM GMBI Distrik Takalar. Itu merupakan LSM pertama menyatakan sikap siap mendukung dan mengawal dilakukannya Hak Interpelasi DPRD Takalar terhadap pemerintah Kabupaten Takalar.

“Kami sangat apresiasi kinerja DPRD Takalar. Dan memang penggunaan APBD di Takalar tidak transparan seperti penggunaan anggaran covid-19 yang arahnya tak jelas. Selain itu, pelaksanaan Pikades selalu di tunda-tunda,” Ucap Ketua LSM GMBI Takalar, Rahim Sua.

Rahim Sua juga menegaskan bahwa pihaknya bakal melakukan aksi besar besaran, apabila di dalam pelaksanaan hak interpelasi DPRD Takalar terhadap pemerintah daerah Takalar dilandasi dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi ataupun golongan.

“Ini demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur serta sejahtera,” tegasnya.

Komentar