oleh

Rangkap Jabatan Perkuat ‘Dugaan’ Monopoli Proyek Tambang Pasir Kodingareng

Editor : admin 1-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM- Dua dari dua belas perusahaan yang mengantongi izin tambang pasir di Pulau Kodingareng dalam proyek Makassar New Port (MNP) belakangan menjadi sorotan banyak pihak.

Adalah PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur yang ‘diduga’ kuat melakukan monopoli dalam pengerjaan proyek tambang pasir ini.

Dugaan semakin menyeruak ketika nama pemegang kuasa dalam dua perusahaan besar ini di jejerkan. Hasilnya kedua perusahaan ini dikendalikan oleh orang yang sama.

Dikutip dari laman Bisnis.com, Kedua perusahaan besar ini sama-sama dilakoni oleh Akbar Nugraha dan Abil Iksan. Di PT Benteng Laut Indonesia misalnya, Akbar Nugraha memegang posisi penting sebagai Direktur Utama sedang Abil Iksan selaku Direktur. Hal tersebut tak berbeda jauh dengan PT Nugraha Indonesia Timur dengan Abil Iksan dan Akbar Nugraha sebagai pemegang saham merangkap masing-masing sebagai direktur dan wakil direktur.

Bak perusahaan kembar, keduanya memegang peranan penting dalam proyek strategis yang telah di garap beberapa tahun silam ini. Lantas bagaimana perundang-undangan mengatur hal ini.

Jika ditelaah lebih mendalam, sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 pasal 26 mengenai rangkap jabatan, maka dalam pasal ini disebutkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

Aturan tersebut diperkuat dengan syarat yakni perusahaan berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Lantas bagaimana Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) melihat hal tersebut. Kepala Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hilman Pujana menerangkan bahwa secara teori rangkap jabatan tidak serta merta merupakan bentuk pelanggaran.

“Secara teori, rangkap jabatan ini tidak serta merta merupakan bentuk pelanggaran. Karena dia itukan ada pasalnya yakni satu pasar yang sama, memiliki keterkaitan dan terakhir apakah mereka memiliki penguasaan di pasar tersebut serta kita melihat apakah dampak dari adanya rangkap jabatan tersebut.” pungkas Hilman Senin (28/09/2020)

Lebih jauh, Hilman mengatakan saat ini pihaknya dalam tahap pengawasan terhadap kemungkinan tangkap jabatan dan monopoli proyek ini.

“Saat ini belum ada laporan dari masyarakat, tetapi kami telah melakukan pemantauan” tambahnya. (*)

 

Komentar