oleh

RUU Kejaksaan Hilangkan Ego Sektoral

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Hukum-

MAKASSAR,BACAPESAN.COM- Revisi Undang – Undang Kejaksaan diharapkan dapat menghilangkan ego antar sektoral. Karena adanya sistem koordinasi dan saling mengawasi antar penegak hukum.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Dr Asep N Mulyana mengatakan revisi Undang – Undang Kejaksaan merupakan bagian dari semangat sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System).

“Yakni tidak adalagi kotak-kotak antara penegak hukum, melainkan terbangun koordinasi dan komunikasi yang baik,” katanya

Kata asep Pasal-pasal dalam revisi UU Kejaksaan masih dalam batas linear sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System).

“Dan sekali lagi tidak ada penambahan kewenangan Jaksa,” katanya

Asep menyambung sistem hubungan wewenang penyidikan-penuntutan dalam revisi UU ini kata Ia justru berkarakter hukum pidana modern termasuk bentuk tugas dan fungsi kewenangan pro justitia.

Apalagi kata Ia pemahaman relasi wewenang sistem penyidikan dan penuntutan yang terpisah secara absolut sebaga model separation of power sudah ditinggalkan karena dianggap sebagai definisi tirani dan menyesatkan.

“Sehingga distribusi kewenangan pada ICJS yakni adanya koordinasi dan kerja sama antara dua pilar penegak hukum (polisi dan jaksa). Dan model ini akan meminimalisasi ego sektoral antara dua lembaga,” ujarnya

Sementara itu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Prof Said Karim juga membantah kalau RUU Kejaksaan ini merupakan bagian dari penambahan kewenangan.

“Kalau ada anggapan bahwa revisi undang undang 14/2004 ini dilakukan untuk membuat Kejaksaan menjadi lembaga superbody, saya sarankan agar membaca secara detil pasal-pasal RUUnya. Carikan disitu yang mana yang mereka maksud memberikan kewenangan lebih pada Kejaksaan,” katanya

Terkait dengan kewenangan penyidikan tambahan, kata Prof Said hal itu Ia sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu.

“Prinsip prinsipnya masih sesuai, dan tidak ada yang dilanggar disana,” katanya

Kata Prof Said di Undang – Undang lama penyedikan lanjutan itu bukan hal baru. Ia menilai keliru bila ada anggapan penyidikan tambahan hanya untuk memperluas kewenangan Jaksa, sebab kewenangan penyidikan lanjutan ini sudah termanifestasikan dalam sistem peradilan terpadu.

“Dan saya rasa wajar jika Kejaksaan menegaskan itu kedalam Undang – Undang,” katanya

kata Prof Said dalam sistem peradilan pidana terpadu Kejaksaan dimungkinkan untuk melakukan penyidikan tambahan.

“Apalagi kalau berkasnya bolak balik,” tuturnya.

Hanya saja kata Ia Jaksa hanya dibolehkan untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi saksi tanpa mengonfirmasi keterangan itu kepada tersangka

“Jadi tidak ada penambahan kewenangan, hanya dipertegas saja membolehkan pemeriksaan kepada tersangka itu, karena susah juga misalnya keterangan saksi itu tidak dikonfirmasikan kepada tersangka,” ujarnya

Komentar