oleh

Dinilai Tak Transparan soal Anggaran Covid-19, Dewan Tolak APBD Pemkot Makassar

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Metro-

MAKASSAR, BECAPESAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, secara resmi menolak draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Tahun 2020.

Penolakan tersebut, dilakukan lantaran dewan menilai pemkot makassar tidak taransparan perihal penggunaan dana Covid-19, hingga tidak ada tinjauan inspektorat di APBD perubahan tersebut.

Bukan hanya itu, pasalnya pemkot makassar terlambat memasukkan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan ke DPRD yang seharusnya sesuai ketentuan telah disampaikan pada Minggu pertama bulan Agustus 2020. Namun, baru disampaikan pada Minggu ke II September 2020.

“Kami tidak mendapati kesepahaman dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap KUPA (kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara) PPAS Pemerintah 2020 pemkot yang diajukan oleh pemkot makassar dalam rangka perubahan anggaran tahun 2020 ini. karena mereka juga Memang terlambat memasukkan jadwal. Dari jadwal yang seharusnya sesuai ketentuan Kemendagri 33 tahun 2019, mereka harus memasukkan tanggal 1 Agustus 2020, tapi mereka masukkan di tanggal 2 september 2020. Dokumen ini belum di review ternyata oleh pihak inspektorat pemkot makassar,” jelas Juru bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David, Jumat (2/10/2020).

Legislator Nasdem itu, mengatakan PPAS Perubahan  tidak sesuai dengan ketentuan Mandatory Ekspendetur yakni Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020, Permendagri No. 20 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2020 tentang Program Prioritas pemerintah pusat untuk refokusing dan relokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 dan kesehatan serta penanganan ekonomi.

“Dalam rangka penanganan bencana covid-19. Seperti rencananya kesehatannya  kemudian penanganan, dampak sosialnya, harus dibuatkan sebenarnya program jaringan penanganan sosial. Harusnya dibuatkan program pengamanan ekonomi. Nah ini yang tidak ada di prioritas perubahan anggaran yang kami lihat oleh karenanya kami menolaknya,” ungkapnya.

Mario menyebut, pihaknya berencana membuat hak angket untuk menyelidiki sisa penanganan Covid-19 yang seharusnya untuk masyarakat, namun hanya terealisasikan sebanyak Rp98 miliar.

“Kami teman-teman di DPRD Kota Makassar lagi mengsandikan, kami akan coba membuat hak angket akan kita coba untuk menyelidiki dimana sisa anggaran penanganan covid yang harusnya untuk masyarakat. Kemudian kenapa hanya Rp98 miliar hanya untuk covid itu,” ungkapnya.

Komentar