oleh

Kejaksaan Soppeng Bantah Diskriminasi Petani

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ilham-Hukum-

SOPPENG, BACAPESAN.COM – Tudingan diskriminasi yang dilayangkan pengacara tiga petani Ale’ Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng terhadap Kejaksaan, Kepolisian serta Kehutanan Provinsi terus bergulir.

Ketiga terduga yakni Natu, Aryo Permadi, dan Sabang saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri lantaran dituduh melakukan ilegal logging di Kawasan hutan.

Terkait tudingan tersebut, Kasi intel kejaksaan Tri Harmoko membantah jika pihaknya telah melakukan diskriminasi petani yang ada di ale’ Sewo Kecamatan Lalabata

“Kami tidak pernah melakukan diskriminasi, perkara dugaan tindak pidana kehutanan tersebut JPU sudah professional baik secara formil maupun secara materil dimana dalam berkas perkara ini sesuai yang di kehendaki oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah terpenuhi dan siap untuk di buktikan di Pengadilan dan saat ini proses persidangan telah berjalan,” jelas Fri Harmoko

Lokasi terdakwa melakukan penebangan pohon jati merah berada dalam kawasan hutan, dan telah di putuskan Menteri Kehutanan.

“Lokasi penebangan  masuk dalam kawasan hutan, itu ada dalam putusan menteri kehutanan 5536 Menhut-VIIIKUHI2014 tentang penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan Laposo Nmi Conang register 1 dan 2. serta kelompok hutan Nepo-Nepo register 5 seluas 43.401,37 Hektar di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan,” urainya

Pihaknya juga telah menerima barang bukti  berupa 122 balok kayu, 43 balok tiang kayu, 70 lembar pasak kayu, 9 lembar papan dan 4 balok kayu

” Ketiga terdakwa juga telah dilakukan sidang dengan acara pembacaan dakwaan dan para terdakwa berikut penasehat hukum tidak mengajukan esepsi sehingga sidang akan dilanjutkan kembali pada selasa tanggal 06 Oktober 2020 mendatang dengan acara pemeriksaan Saksi,” kuncinya.

Meski telah ditahan dan melakukan sidang di Pengadilan Negeri Soppeng, pengacara LBH makassar Ridwan, menuding ketiga kliennya diskriminasi dengan tuduhan menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin atau ilegal.

“Klien saya telah diskriminasi, pasalnya kayu yang ditebang merupakan kayu ditanam oleh orang tuanya sejak turun temurun dan telah membayar PBB setiap tahun,” ujar Ridwan saat dihubungi via Selulernya

Sementara dalam putusan MK lanjut Ridwan, mengatakan tahun 2015 bahwa yang memiliki tanaman turun temurun di hutan itu di kecualikan.

“Itu bukan merupakan tindak pidana, dia menebang kayu,di kebun sendri yang ditanam sendri, sehingga pertanyaannya apa tindak pidananya?,” tanya ridwan

” Mereka tanam sendri, kayu juga ini bukan untuk diperjual belikan, tapi untuk di bikinkan rumah, kenapa mesti ditangkap saat merek menebang” sambung Ridwan

Ridwan mencontohkan, pada tahun 2014 ada penetapan kawasan hutan, namun kawasan hutan yang ditetapkan mencangkup beberapa kantor penerintahan dan rumah warga di kota Soppeng

” Ada penatapan kawasan hutan, kalau begitu pertanyaan, kenapa tidak ditangkap semua orang disitu, sementara setengah kota Kecamatan Lalabata masih dalam kawasan hutan seperti, Kejaksaan, Polres dan pengadilan, kenapa tidak ditangkap itu,itu logika sederhananya,”cetusnya

Dia menambahkan bawa pihak kehutan juga tidak pernah melakukan edukasi atau sosialisasi kepada petani ale’ Sewo Kecamatan Lalabata

” Itu tidak pernah disampaikan ke masyarakat atau petani bahwa daerah tersebut merupakan kawasan hutan, malah terdakwa kaget langsung dipanggil, meskipun masuk dalam kawasan hutan tapi kenapa diambil Pajak PBB, itu kan tidak adil,” jelasnya

Komentar