oleh

RUU Cipta Kerja Disahkan, HPPMI Maros: Pemerintah Dzalimi Rakyatnya Sendiri

Syarifah Fitriani and Ikbal-Headline, Hukum-

MAROS, BACAPESAN.COM- Rupanya gelombang-gelombang demonstrasi yang terjadi beberapa bulan yang lalu secara nasional, tidak menyurutkan niat pemerintah untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. Pengesahan yang dilakukan secara diam-diam dan dalam masa pandemi dinilai telah mengkhianati suara rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi dan Investigasi PP HPPMI Maros, Syaifullah AM.

“Bagaimana tidak, rakyat disuruh untuk menaati protokol kesehatan dengan Physical Distancing ternyata hanyalah kedok untuk meloloskan birahi penguasa, agar tidak terjadi gerakan-gerakan penolakan di penjuru nusantara,” ujarnya.

Pada 5 Oktober 2020, menurut Syaifullah jelas adalah hari menyakitkan untuk para buruh di negeri ini. Disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU adalah bentuk kedzaliman pemerintah terhadap rakyatnya. Suara rakyat tidak lagi bernilai di mata penguasa, Investasi jauh lebih penting dari kesejahteraan rakyatnya.

“Setelah diberlakukan UU Cipta Kerja, maka jangan harap buruh Indonesia mendapatkan kesejahteraan. Sebab, semua kekuasaan sepenuhnya dikendalikan oleh pemilik korporat. Tidak ada lagi karyawan tetap, cuti melahirkan, dan sebagainya karena telah dimainkan oleh pemilik perusahaan. Jelas dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan memenjarakan pengusaha yang menghalangi cuti melahirkan, tidak membayar upah minimum, tidak membayar BPJS Kesehatan, mempekerjakan pihak asing tanpa izin. Namun di dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan ini, hanya diberikan sanksi administratif,” sambungnya.

Ipul sapaan akrabnya juga menambahkan, Aroma busuk dalam UU Cipta Kerja ini sangat jelas diskriminatif terhadap pekerja buruh. Bila mana itu terjadi, yakin dan percaya akan ada #Mositidakpercaya dan gelombang-gelombang perlawanan rakyat terhadap penguasa. Karena tidak ada satu kekuatan pun selain kekuatan Tuhan yang dapat mengalahkan kekuatan rakyat, karna kedaulatan negara, berada di tangan rakyat.

“Jelas ini sangat diskriminatif terhadap buruh, karena beberapa hak-hak buruh dihilangkan. Maka jelas, tidak ada yang dapat membendung gerakan perlawanan rakyat bilamana hal itu terjadi.” tutupnya.

Komentar