oleh

Anggota DPRD Enrekang Bantah Lanjut S3 Gunakan Dana Baznas

Editor : magang, Penulis : Qurniawan-Daerah, Enrekang-

ENREKANG, BACAPESAN.COM — Ketua Komisi III, Rahmad mengklarifikasi berita tentang isu yang diduga bernuansa menyudutkan saat beliau dituding menggunakan biaya tugas belajar dari Baznas Enrekang, Rabu (7/10/2020).

“Selaku Wakil Rakyat, tentu saja jika ada yang mengoreksi saya dalam bentuk masukan, masukan tersebut harus diterima. Hanya saja, jika bersifat tudingan yang tidak ada faktanya hal itu perlu diluruskan bahwa itu tidak benar,” kata Rahmat.

Dikatakannya, isu dan tudingan yang dihembuskan bahwa ia telah menggunakan dana Baznas Enrekang untuk keperluan menempuh studi ke jenjang S3 tidak pernah terjadi.

Sumber informasinya berawal dari medsos lalu jadi omongan oknum sepihak. Celakanya oknum ASN ini notabenenya merupakan orang yang sangat dikenal dan tak sulit untuk menanyakan kebenaran isu medsos tersebut.

“Itu merupakan bentuk tudingan di medsos pada anggota dewan. Hal itu telah disebarkan lewat omongan pula pada orang lain bahkan media sementara tidak ada faktanya seperti itu,” ungkapnya.

Kronologis tudingan tersebut diungkap mantan Sekda Enrekang yang berinisial CHL dan saat ini telah beralih tenaga fungsional kearsipan Dispustaka Enrekang.

“Kenapa media ini tidak memberitakan anggota DPRD Enrekang yang menggunakan dana Baznas Enrekang demi kepentingan menempuh lanjut S3?,” kata CHL

Hal tersebut diakui CHL telah melanggar hak masyarakat yang tidak mampu, sebab dana Baznas Enrekang tersebut hanya dipergunakan bagi pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu.

“Apa menurut kalian anggota DPRD itu kategori tidak mampu? disitu lemahnya wartawan di Enrekang karena tidak memberitakan,” sambungnya.

Wakil ketua komisi III Hamid Ismail juga menyayangkan tudingan sepihak yang dilakukan oknum ASN.

Beliau menambahkan, tidak ada dana Baznas Enrekang yang dipakai untuk kepentingan dalam kapasitas peningkatan SDM anggota DPRD Enrekang.

“Meski peluang itu disediakan bagi Dewan, artinya tidak ada pelanggaran. Tapi belum pernah ada seperti yang ditudingkan itu,” jelas Ismail.

Komentar